PSBB Pekanbaru akan Diperpanjang dan Sengkarut Penyaluran Bansos

Merdeka.com - Wali Kota Pekanbaru Firdaus memutuskan akan memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari ke depan, guna memutus penularan pandemi Covid-19. Jika usulan tersebut disetujui, PSBB jilid kedua di Kota Pekanbaru akan diterapkan mulai tanggal 1 hingga 14 Mei 2020.

"Besok (Jumat) kita minta persetujuan Gubernur Riau untuk PSBB tahap kedua," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus usai rapat evaluasi pembahasan dan persiapan perpanjangan PSBB Kota Pekanbaru di Pekanbaru, Kamis (1/5). Dikutip dari Antara.

Sebelumnya PSBB tahap pertama berlaku 17-30 April sudah berakhir, maka perpanjangan tahap kedua akan diusulkan ke Gubernur Riau.

Dalam usulan itu, Pemkot Pekanbaru meminta gubernur juga menerapkan PSBB di 12 kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut agar upaya pemutusan penularan Covid-19 bisa optimal.

"Jika tidak disetujui, minimal wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan) ditetapkan PSBB, kalau tidak juga maka Pekanbaru akan tetap memperpanjang PSBB," katanya.

Firdaus mengatakan perpanjangan PSBB tahap kedua itu aturan dan protokolernya sama dengan tahap pertama.

Dia mengatakan kebijakan memindahkan aktivitas belajar, ibadah, dan bekerja ke rumah lewat peraturan wali kota sejak 12 Maret hingga pemberlakuan PSBB mulai 17 April 2020, terbukti mampu menekan tren kasus Covid-19 di Pekanbaru.

"Pada tanggal 23 April, pas sebulan kita lakukan edaran Wako Pekanbaru alami puncak penyebaran Covid-19, di mana tercatat pertambahannya 18 pasien dalam pengawasan per hari," kata dia.

Data statistik pasien dalam pengawasan yang berhasil disusun Pemkot Pekanbaru, setelah sebulan memindahkan aktifitas ke rumah, terjadi penurunan kasus.

"Kami mencatat terjadi tren perlambatan PDP di Pekanbaru pada 10 hari pemberlakuan PSBB, atau tepatnya tanggal 27 April, yakni dari puncaknya 18 per hari menjadi 11 kasus PDP per hari," katanya.

Sengkarut Penyaluran Bansos

Bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako yang disalurkan oleh pemerintah ditolak puluhan RT dan RW. Hal ini dipicu oleh sikap kekecewaan karena data penyaluran bansos yang dipakai bukan berasal dari mereka, dengan kata lain, pendataan warga terdampak corona yang mereka susun tidak dipakai. RT dan RW memilih meninggalkan bantuan PSBB di kantor kelurahan setempat.

Mereka takut menjadi sasaran warga terdampak yang tidak kebagian jatah, apalagi dengan jumlah bantuan itu (15 ribu KK) hanya 4 kepala keluarga di setiap RT yang dapat.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Firdaus berjani menuntaskan permasalahan ini. Dia menyebut warga yang tidak terdata akan diberi bantuan susulan. "Bantuan masih ada, yang belum tuntas kemarin nanti dibantu," kata Firdaus kepada wartawan.

Firdaus mengakui pendataan masyarakat terdampak untuk bantuan berikutnya belum tuntas. Pihaknya masih memverifikasi berdasarkan data yang diserahkan RT dan RW ke kelurahan.

Menurut Firdaus, tidak ada target berapa KK yang nantinya dibantu. Namun demikian, dia menyebut Pemko Pekanbaru tetap berpedoman kepada petunjuk KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan surat dari kementerian sosial.

Terkait bantuan BLT, dengan skema Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan, Firdaus tak berani menjanjikan, meskipun sudah pernah dibahas bersama Gubernur Riau Syamsuar.

"Kita ukur kemampuan keuangan daerah, yang jelas sembako dulu, nanti kalau ada dibantu (dalam bentuk BLT)," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemko Pekanbaru Chairani membantah tidak menggunakan data RT dan RW dalam penyaluran bantuan sembako. Dia menyebut dinas sosial menggunakan data dari kelurahan.

"Data kelurahan itu dari RT dan RW," kata Chairani.

Diapun membantah isu yang beredar di masyarakat bahwa Pemko Pekanbaru tidak mengeluarkan uang sepersen pun dalam bantuan ini. Ada yang menyebut beras itu dari Bulog sebagai beras pencadangan dan lauk pauk seperti telur sert sarden dari badan amil zakat nasional.

"Kalau beras memang iya dari Bulog, ada jatah karena beras cadangan. Kalau lauk pauk itu semua dari Pemko, bukan dari pihak lain," tegas Chairani.