PSI heran Prabowo tak paham good debt dan bad debt

Merdeka.com - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan, Dedek Prayudi mengaku prihatin atas kekeliruan Prabowo Subianto. Dia menilai orasi Prabowo yang menyebutkan bahwa negeri ini hidup dari utang adalah pemahaman yang kurang tepat.

"Saya hanya terkejut melihat bagaimana politisi sekelas Pak Prabowo Subianto tidak memiliki pemahaman cukup soal menilai sehat tidaknya keuangan negara dilihat dari utang. Beliau juga mengambil contoh yang salah dengan menganalogikan peruntukan utang negara dengan ibu-ibu membeli sayur untuk dikonsumsi sehari-hari," katanya dalam keterangannya, Senin (9/7).

Dedek yang akrab disapa Uki ini menambahkan, utang dapat dikategorikan utang baik (good debt) dan utang tidak baik (bad debt). "Saya heran, Pak Prabowo Subianto yang dikenal suka membaca tidak paham perbedaan good debt dan bad debt," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, good debt adalah pinjaman untuk membiayai hal-hal yang menggerakkan roda ekonomi lebih cepat dan besar lagi ke depannya.

"Misalnya pembangunan fasilitas dan sarana publik seperti pembangkit listrik, jalanan, bendungan maupun bandara yang manfaatnya dirasakan rakyat untuk menunjang produktivitas baik secara langsung maupun secara multiplier effect," terang Uki.

Uki juga menyinggung soal meningkatnya total nilai aset BUMN dan Produk Domestik Bruto Indonesia sebagai indikator naiknya produktivitas Indonesia.

"BUMN kita sebagai salah satu mesin produktivitas bangsa juga mengalami kenaikan nilai aset sekitar Rp 2.700 triliun (60%) dan PDB bangsa ini secara umum meningkat sekitar Rp 3.000 triliun sejak Jokowi dilantik hingga hari ini dan akan lebih cepat lagi nanti seiring rampungnya pengerjaan proyek-proyek infrastruktur," lanjut Uki.

Sedangkan utang buruk atau bad debt adalah utang untuk hal-hal konsumtif atau borrow money to spend money. Seperti membeli beras, sayur maupun bantuan tunai yang tak mendorong produktivitas bangsa.

"Ini justru cenderung membuat kita malas," lanjut Uki.

Uki memahami posisi Prabowo yang berada dalam gerbong oposisi. Namun begitu, pengawasan terhadap pemerintahan juga harus dilengkapi dengan data yang kuat.

"Betul, oposisi harus terus mengawasi dan mengoreksi pemerintah, tapi bukan menyinyiri dengan membuat analogi asal dikena-kenain supaya menang pemilu 2019," ketus mantan peneliti kebijakan United Nations Population Fund ini.

Reporter: Muhammad AliSumber: Liputan6.com