'Kalau tidak ada Jokowi, akan banyak warga Palu-Donggala mati kelaparan'

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung lumpuhnya sistem pemerintahan di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan Donggala. Hal tersebut menyebabkan pendistribusian bantuan berjalan lambat.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo membenarkan pernyataan Wapres tersebut.

"Ini daerah macam tidak punya Gubernur dan Wali Kota. Rakyat berjuang sendiri untuk bisa makan," katanya dalam keterangannya tertulisnya, Rabu (10/10).

Dia mengatakan, tak hanya birokrasi yang terkesan pasif dan lumpuh. Lebih dari itu, Gubernur Gerindra itu dan Wali Kota terkesan melakukan pembiaran.

"Bantuan banyak datang dari luar kota, tapi hanya berhenti di tempat-tempat tertentu seperti di kantor-kantor Pemda dan Kodim. Akibatnya, rakyat yang sudah tiga hari tidak makan terpaksa melakukan penjarahan. Kok rakyat yang kelaparan disuruh datang jauh-jauh ke kantor-kantor Pemda," jelasnya.

Rizal mengatakan, semestinya Gubernur dan Walikota segera memerintah struktur di bawahnya untuk mendistribusikan bantuan ke kelurahan-kelurahan, RT, RW, dan rumah warga. Faktanya, semua ditumpuk hanya dibeberapa tempat kantor pemerintah daerah dan Kodim.

"Hari Rabu (3/10), Bapak Presiden Jokowi datang dan beliau marah-marah dulu baru bantuan didistribusikan. Kalau tidak ada Pak Jokowi, saya tidak paham akan banyak warga Palu-Donggala mati kelaparan," tutupnya.