Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSK Dadap diminta buka rekening bank biar dapat uang kerohiman

PSK Dadap diminta buka rekening bank biar dapat uang kerohiman Lokalisasi Dadap. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Kawasan prostitusi di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi akan dibongkar pada 23 Mei 2016 mendatang. Dengan adanya pembongkaran itu, Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memberikan dana bantuan kepada pemilik bangunan dan para pekerja seks komersial (PSK).

"Kami sudah mengumpulkan germo dan PSK agar membuka rekening bank untuk menerima transfer uang kerohiman," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Pemkab Tangerang, Endang Wirya, di Tangerang Kamis (14/4), dikutip dari Antara.

Endang mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai nominal yang diberikan kepada mereka. Sebab hal itu merupakan kewenangan dari aparat Kemensos.

Orang lain juga bertanya?

Dia menuturkan upaya yang dilakukan menyuruh para PSK, germo dan pemilik kafe serta warung remang-remang membuka rekening pada bank tertentu. Namun dana tersebut diperuntukkan bagi kepulangan PSK ke kampung halaman masing-masing. Termasuk biaya transportasi membawa sejumlah perabotan sebelum atau sesudah pembongkaran.

Masalah itu sehubungan Pemkab Tangerang melakukan penertiban sejumlah bangunan di Dadap sesuai program pemerintah pusat bahwa hingga tahun 2017 semua kawasan prostitusi di Indonesia harus dibongkar.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank

Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.

Baca Selengkapnya
Cerita Saksi Berikan 4 Ribu Dollar ke Anak Buah SYL
Cerita Saksi Berikan 4 Ribu Dollar ke Anak Buah SYL

Kata Fajar mata uang dollar tersebut diberikan kepada sekretaris pribadi Kasdi, Herdian secara tunai.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
Saksi Mahkota: SYL Pernah Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR
Saksi Mahkota: SYL Pernah Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR

Saksi Mahkota mengungkapkan ada permintaan dari SYL untuk anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK

Menurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.

Baca Selengkapnya
KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar
KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara ASN Kelapa Gading Barat Paksa PPSU Utang ke Pinjol
Duduk Perkara ASN Kelapa Gading Barat Paksa PPSU Utang ke Pinjol

Kasus dugaan PPSU dipaksa pinjam uang itu masih diselidiki inspektorat DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jerit Pensiunan PNS Kesulitan Cairkan Dana Pensiun Korpri
Jerit Pensiunan PNS Kesulitan Cairkan Dana Pensiun Korpri

Saat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta

KPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.

Baca Selengkapnya
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu

KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).

Baca Selengkapnya