PSK Kalijodo kebanyakan pendatang dengan KTP Jakarta

Merdeka.com - Wacana penggusuran tempat hiburan malam Kalijodo sudah digulirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia mengatakan, tempat prostitusi tersebut lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.

Ahok juga menjelaskan, pekerja seks komersial (PSK) Kalijodo kebanyakan bukan warga DKI Jakarta.

Kalijodo juga bisa dibilang merupakan salah satu lokalisasi tertua di Jakarta. Hal ini dibuktikan dari eksisnya Kalijodo dari tahun 1960-an.

Dalam lokalisasi ini terdapat 60 bangunan cafe dengan 15 hingga 20 orang PSK di dalamnya. Menurut salah seorang warga sekitar Kalijodo yang enggan memberitahukan namanya menyebutkan bahwa para PSK tersebut banyak berasal dari wilayah Cianjur.

"Banyaknya sih orang sunda dari Cianjur, masih muda-muda keliatannya. Tapi (mereka) bilang punya KTP Jakarta," ujar salah satu warga dekat Kalijodo, Rabu (10/2).

Kalijodo juga kini mempunyai aturan tentang PSK yang berjaga di luar dan PSK yang hanya boleh di dalam.

"Sekarang di sana gak boleh keluar. Udah ada aturannya. Cewek-cewek mau ada pelanggan apa nggak ya harus di dalam aja. Itu kan udah ada pelanggannya masing-masing," tambahnya.

Lokalisasi ini juga ternyata mempunyai omzet yang fantastis. Ratusan juta bisa datang setiap malamnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sebagian besar PSK yang biasa mangkal di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara, bukan warga DKI. Ahok juga mengatakan akan menertibkan kawasan tersebut bila normalisasi Waduk Pluit sudah selesai dilakukan.

"Mana ada orang Jakarta (bekerja) prostitusi, semua impor," kata Ahok setelah peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Puspita, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (10/2).

Sebelumnya, dia menegaskan bakal menertibkan kawasan Kalijodo karena dianggap tidak memberikan manfaat bagi warga DKI Jakarta. Selain itu, rencana ini dilakukan karena berdasarkan peraturan, kawasan tersebut sebenarnya adalah zona hijau.