Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSSI Sanksi Arema FC Hanya Bisa Gelar Laga Minimal 250 Km dari Malang

PSSI Sanksi Arema FC Hanya Bisa Gelar Laga Minimal 250 Km dari Malang Suasana kericuhan di laga Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan. ©2022 AFP

Merdeka.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan melarang klub sepak bola Arema FC untuk menggelar laga di Malang. Keputusan ini buntut kerusuhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (1/10).

Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang yang digelar pada 2 Oktober 2022.

"Dari hasil sidang kami, kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai house, sebagai tuan rumah," kata Erwin dalam konferensi pers, Senin (4/10).

Meski demikian, PSSI memberikan keringanan kepada Arema FC. Klub yang digawangi Gilang Widya Pramana Juragan 99 itu bisa menggelar laga namun dengan syarat, di luar area Malang.

"Harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari homebase Malang. Kemudian, itu jaraknya kurang lebih 250 km dari lokasi," jelasnya.

Erwin menambahkan, PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada Arema FC sebesar Rp250 juta. Dia menegaskan, jika Arema FC melanggar keputusan tersebut akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

"Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat pada hukuman lebih berat," tandasnya.

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan menelan 125 korban jiwa. Selain itu, 21 orang mengalami luka berat dan 304 orang luka ringan.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi

MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.

Baca Selengkapnya
MA Blak-Blakan soal Memutuskan Perkara Usia Calon Kepala Daerah Cuma Butuh Waktu 3 Hari
MA Blak-Blakan soal Memutuskan Perkara Usia Calon Kepala Daerah Cuma Butuh Waktu 3 Hari

Sunarto menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pertanyaan di tengah masyarakat

Baca Selengkapnya
PK Ditolak MA, Partai PRIMA Gagal jadi Peserta Pemilu 2024
PK Ditolak MA, Partai PRIMA Gagal jadi Peserta Pemilu 2024

MA mengungkapkan alasan menolak PK Partai PRIMA hingga gagal jadi peserta Pemilu

Baca Selengkapnya
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Sidang Sengketa Pileg di MK, PPP Klaim Banyak Suara Pindah ke Partai Garuda di Banten
Sidang Sengketa Pileg di MK, PPP Klaim Banyak Suara Pindah ke Partai Garuda di Banten

PPP membawa kasus di provinsi Banten untuk Pileg DPR RI dan Tangerang untuk DPRD di sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Deddy PDIP
VIDEO: Deddy PDIP "MK Dulu Dibajak Mahkamah Keluarga, Sekarang Kembali pada Kewarasan!"

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon

Baca Selengkapnya
PSI Tak Gugat ke MK Meski Tidak Lolos Parlemen, Ini Alasannya
PSI Tak Gugat ke MK Meski Tidak Lolos Parlemen, Ini Alasannya

Pihaknya akan melakukan evaluasi, agar bisa lolos pada Pemilu mendatang.

Baca Selengkapnya
Merasa Digantung PPP, Bacagub Sulsel Lega dengan Putusan MK: Tanda-Tanda Baik untuk Semua
Merasa Digantung PPP, Bacagub Sulsel Lega dengan Putusan MK: Tanda-Tanda Baik untuk Semua

Meski sudah diusung PKB dan PDIP, Danny Pomanto mengaku masih menunggu PPP.

Baca Selengkapnya
PPP Ingatkan KPU untuk Konsultasi ke DPR Sebelum Ubah Batasan Usia Cagub dan Cawagub
PPP Ingatkan KPU untuk Konsultasi ke DPR Sebelum Ubah Batasan Usia Cagub dan Cawagub

KPU harus membuat PKPU baru bila memang akan diterapkan pada pilkada tahun ini.

Baca Selengkapnya
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte

Baca Selengkapnya
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Menilai
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Menilai

Atas putusan MA masyarakat tinggal melihat apakah akan berjalan baik atau tidak untuk proses Pilkada yang akan datang.

Baca Selengkapnya
Jalan PPP Menuju Senayan Makin Teracam Kandas
Jalan PPP Menuju Senayan Makin Teracam Kandas

Terdapat 19 titik yang menjadi objek sengketa, namun MK menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya