PT DI bantah disebut Kasau belum sanggup bikin alutsista

Merdeka.com - PT Dirgantara Indonesia membantah tidak bisa membuat produksi dalam negeri alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI, khususnya AU (Angkatan Udara). Sudah sejak 1990-an PT DI bekerja sama dengan TNI AU untuk urusan alutsista.

Bantahan itu, sekaligus menjawab pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna yang menyebut PT DI tidak bisa memenuhi kebutuhan TNI AU untuk alutsista.

"Sebenarnya boleh saja pernyataannya Kasau seperti itu. Sekarang sudah banyak alutsista delivery juga yang memperlihatkan bahwa bukan PT DI tidak mampu," kata Kepala Humas PT Dirgantara Indonesia Irland Budiman saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/12).

Dengan beberapa pesanan yang selama ini sudah dilakukan, bahkan bukan cuma TNI AU menurut dia, itu menunjukan bahwa PT DI masih bisa berkontribusi untuk negara.

"Dengan beberapa pesanan dan juga salah satunya dari AU, AD, dan kemarin Basarnas. Intinya kalau dikatakan tidak mampu, kita jawab mampu, dengan Undang-Undang Inham, dan lead integrater," ungkapnya.

Sejak periode 2009 sampai dengan 2019 nanti PT DI akan menyuplai 16 helikopter. Di mana periode 2009-2014 ada 10 helikopter Combat Search and Rescue (CSAR). Adapun 2015 sampai empat tahun ke depan enam helikopter EC-725.

"Ini kami menghargai, kami enggak mau berpolemik. Mungkin hanya masalah data saja, ada kesalahpahaman. Kan beliau (Kasau) juga baru," terangnya.

Sebelumnya Kasau menyatakan, TNI AU tak memilih helikopter EC-725 Cougar dari PT DI untuk heli VVIP Presiden Jokowi. Menurut Agus, heli AW-101 dari luar negeri. Hal itu sudah masuk dalam rencana strategis 2015-2016.

Pihaknya memilih helikopter AW-101 atas kajian lantaran TNI AU membutuhkan helikopter angkut berat. Heli AW-101 memiliki kabin dengan ketinggian 180 cm dan kapasitas angkut 80 ton, serta mempunyai tiga mesin.

"Sehingga dari itu kami membaca komandan skuadron yang mengoperasikan skuadron 8, 6 dan 45. Pagu anggaran kami sanggup beli 8 unit heli AW tapi kami minta 1 lagi biar adil jadi ada 9. Anggaran kami dari pinjaman luar negeri itu renstra lima tahun," terang Kasau di Jakarta kemarin. (mdk/cob)