Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PT KCJ larang meliput tanpa didampingi humas

PT KCJ larang meliput tanpa didampingi humas KRL. ©2012 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Sebuah selebaran yang berisi larangan bagi wartawan meliput dari PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) beredar di sosial media yang isinya melarang wartawan meliput di dalam rangkaian KRL tanpa izin. Dalam salah satu poin pelarangan tersebut, PT KCJ mengharuskan wartawan yang meliput didampingi oleh tim humas.

"Khusus peliputan di Dipo, wartawan yang bersangkutan harus didampingi oleh tim komunikasi PT KCJ, meskipun sudah memiliki surat izin. Apabila tidak ada pendampingan dari tim humas wartawan tetap tidak diperkenankan melakukan peliputan di Dipo KRL."

Dari pantauan merdeka.com, Senin (24/11), selebaran tersebut berisi enam poin larangan dan ditandatangani oleh manager komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa. Dalam salah satu poin, PT KCJ juga membatasi waktu peliputan wartawan. Wartawan dilarang meliput saat jam sibuk, mulai pukul 06.00 sampai 09.00 WIB dan pukul 16.00 sampai 19.00 WIB.

Selebaran dengan subject 'Pelarangan Liputan Wartawan tanpa surat izin dari PT KCJ' tersebut ditujukan kepada petugas pengamanan, kebersihan, pelayanan, dan kru di rangkaian KRL, dan Dipo KRL. Surat izin peliputan yang didapat dari kantor juga harus asli dan bukan fotocopy.

Petugas kebersihan, loket, announcer, dan pengawalan KRL tidak diperkenankan untuk melayani wawancara dengan wartawan tanpa ada koordinasi ataupun arahan langsung dari tim komunikasi PT KCJ.

Saat dikonfirmasi, Eva Chairunisa membenarkan adanya selebaran larangan tersebut. Ia menjelaskan, poin-poin tersebut dibuat untuk memberi rasa nyaman kepada penumpang.

Ia mencontohkan, untuk poin nomor tiga yang melarang wartawan meliput saat jam sibuk, ia mengatakan, banyak penumpang yang terganggu saat peliputan.

"Tergantung peak hour, padat. Kita bicara penumpang, kita pernah dikomplain penumpang kesenggol kamera wartawan," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (24/11).

Terkait adanya petugas humas yang diharuskan mendampingi wartawan yang meliput, Eva menjelaskan, PT KCJ tidak ingin ada wartawan yang kurang menerima informasi tentang KRL. PT KCJ juga tidak ingin petugas menjawab pertanyaan yang bukan bidangnya.

"Sebagai contoh, kita tidak ingin ada petugas kebersihan ditanya tentang jumlah penumpang," ujarnya.

(mdk/tts)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Habiburokhman Gerindra Minta ke Pimpinan & Dewas KPK Tiadakan Doorstop Wartawan
VIDEO: Habiburokhman Gerindra Minta ke Pimpinan & Dewas KPK Tiadakan Doorstop Wartawan

"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak"

Baca Selengkapnya
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran

Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan

Baca Selengkapnya
Pelarangan Tayangan Jurnalistik Investigasi Tuai Kritik, Begini Penjelasan DPR
Pelarangan Tayangan Jurnalistik Investigasi Tuai Kritik, Begini Penjelasan DPR

Banyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers

Baca Selengkapnya
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya
Megawati Sentil Penegak Hukum: Mau Ambil Saya pada Enggak Berani Sasarannya di Sekeliling Saya
Megawati Sentil Penegak Hukum: Mau Ambil Saya pada Enggak Berani Sasarannya di Sekeliling Saya

Megawati pun mengkritik soal aturan yang diubah semaunya sendiri.

Baca Selengkapnya