PTM di Bogor Dihentikan karena Lonjakan Covid-19, Ridwan Kamil Tunggu Arahan WFH

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima permintaan Wali Kota Bogor Bima Arya yang ingin menghentikan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di wilayah Kota Bogor menyusul lonjakan kasus Covid-29 di wilayah itu. Di sisi lain, ia masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai pemberlakuan work from home (WFH) atau bekerja di rumah.

"Dari semua daerah (di Jawa Barat), Kota Bogor kami setujui PTM-nya akan diberhentikan dulu, ditunda. Ada kenaikan kasus di sekolah yang juga berhubungan dengan domisili dari wilayah tempat sekolah itu," kata Ridwan Kamil seusai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (31/1).

"Pak Bima Arya Walikota Bogor menyampaikan sebuah fenomena, sehingga kami izinkan dan ini kami minta semua kepala daerah memonitor, tapi per hari ini karena memang episentrumnya ada di Bogor, Depok, Bekasi, memang rata-rata kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan mayoritas di wilayah itu," jelas dia lagi.

Lonjakan Kasus di Depok dan Bekasi

Selain Kota Bogor, Ridwan Kamil memastikan belum ada lagi daerah yang meminta untuk memberhentikan sementara PTM. Ia meminta wali kota dan bupati untuk tetap memantau secara seksama pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah dan menilik setiap kasus yang muncul.

"Daerah lain belum ada, saya bilang tadi dari semua isu sekarang itu ngumpulnya kan di Bodebek, maka kepada Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, dan Wali Kota Bogor di daerah yang padat untuk memantau PTM secara serius," terang dia.

"Tapi kasus yang terukur baru di Kota Bogor, tapi feeling saya Depok Bekasi kelihatannya memiliki pola peningkatan yang sama juga di titik sekolah. Jadi saya minta dievaluasi. Hanya tadi Kang Bima dengan tempat meminta izin dan saya izinkan bersama forkopimda untuk menunda dulu PTM sampai situasi lebih terkendali," ia melanjutkan.

492 Probable Omicron

Ia mengakui bahwa ada peningkatan kasus di Jawa Barat sejak awal tahun 2022. Bahkan, tercatat 492 kasus probable Omicron berdasarkan hasil pengetesan yang dilakukan pada 21 sampai 28 Januari. Istilah probable mengacu pada kemiripan gejala varian Omicron. Namun, kepastiannya perlu dilakukan pengetesan kembali.

Disinggung mengenai kebijakan WFH, Ridwan Kamil mengatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. "WFH itu kan menunggu analisis komprehensif dari Mendagri. Jadi tidak WFH tidak bisa saya putuskan sendiri, betul-betul setiap Minggu kan selalu ada status ya," terang dia.

"Per hari ini kan PPKM level 1, ada sekitar 10 yang level 1 dan level 2 ada sekitar 17. Nah, WFH itu kan biasanya mulai dominan kalau sudah masuk PPKM level 3, per hari ini nggak ada di Jawa Barat yang PPKM level 3. Jadi isu WFH belum menjadi atensi utama," pungkasnya.