Puan Ingatkan Jangan Sampai PON Papua Jadi Klaster Baru Covid-19
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan dalam persiapan penyelenggaraan PON XX Papua. Dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, dapat berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan para atlet maupun pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran tersebut.
Pemerintah juga diimbau untuk bijak dalam mengkaji penyelenggaraan PON agar tidak menjadi bom waktu yang justru bisa memakan banyak korban. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan antisipasi dan sejumlah langkah strategis agar PON dapat berjalan dengan baik.
"Jangan sampai PON Papua justru menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," kata Puan. Dikutip dari Antara, Jumat (17/9).
-
Apa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan PON 2024? PON 2024 akan bersamaan dengan Pilkada serentak di 514 Kabupaten Kota dan 38 Provinsi. Termasuk Aceh dan Sumut yang menjadi tuan rumah.
-
Apa yang dikeluhkan atlet PON XXI? Sebelumnya, sejumlah atlet menggunakan media sosial untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi PON 2024. Salah satunya menyangkut venue.
-
Mengapa jadwal PON 2024 perlu dipastikan? 'Pemerintah perlu memastikan mengeluarkan Keppres atau Perpres yang mendukung penyelenggaraan PON 2024. Pusat dan daerah perlu berkoordinasi terutama dalam hal penyediaan anggaran dan kepastian jadwal,' kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.
-
Kapan PON XXI 2024 akan diselenggarakan? Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 akan berlangsung pada 8-20 September 2024.
-
Kapan PON 2024 akan diadakan? PON XXI atau PON Aceh-Sumut 2024 dijadwalkan berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024.
-
Siapa yang meminta kejelasan jadwal PON 2024? Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) untuk menyiapkan solusi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, khususnya dalam hal waktu dan anggaran.
Itu bukan tanpa alasan, Puan menyoroti tingginya kasus Covid-19 di Papua dalam beberapa waktu terakhir ini. Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan laju kasus Covid-19 yang terjadi.
Sampai dengan 15 September 2021, Papua dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kasus aktif tertinggi di Indonesia.
Tercatat Jawa Tengah merupakan provinsi terbanyak kasus aktif Covid-19 dengan jumlah 11.084, sementara itu di Papua terdapat 7.861 kasus. Sebagai catatan, yang dimaksud kasus aktif adalah pasien Covid-19 yang masih sakit, belum sembuh, dirawat di rumah sakit, maupun menjalani isolasi mandiri atau terpadu.
"Perlu ada upaya khusus untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua. Tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama di daerah tersebut perlu dilibatkan demi mendorong efektivitas edukasi ke rakyat di akar rumput," ujar Puan.
DPR mendesak agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pandemi agar tidak ada rakyat yang tidak mendapat akses vaksin, terutama masyarakat adat yang berada di lokasi terpencil atau jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
Meski Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang bermuatan sanksi bagi masyarakat penolak vaksin, namun pada kenyataannya cakupan vaksinasi di Indonesia masih belum merata.
Sementara itu, Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, memprediksi bahwa status pandemi Covid-19 paling cepat berakhir pada pertengahan atau akhir tahun 2022. Sedangkan, pemerintah menjadwalkan PON digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021.
Dicky menegaskan, virus corona belum benar-benar musnah paling tidak hingga 10 tahun ke depan meski status pandemi dicabut.
Pasalnya, inang corona bukan hanya manusia melainkan juga hewan. Di samping itu, vaksin yang ada saat ini akan terus dikembangkan untuk mengimbangi mutasi virus.
Nantinya, setelah pandemi berakhir, statusnya tidak lantas berubah menjadi endemi, namun epidemi. Pada fase epidemi tersebut, Covid-19 tidak lagi terjadi di seluruh wilayah di dunia, tetapi hanya di suatu wilayah atau geografis tertentu.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca SelengkapnyaMengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, edukasi dan kesadaran masyarakat harus gencar dilakukan terkait informasi wabah Mpox tersebut,
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mendorong pentingnya peningkatan kualitas keolahragaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPuan mendorong agar Pemerintah memperkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan Maharani, infrastruktur yang kokoh akan mengurangi risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem.
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaIndonesia-Afrika bersepakat untuk mencegah penyebaran mpox bukan hanya di Indonesia dan Afrika tetapi juga di dunia.
Baca SelengkapnyaIndonesia berhasil meraih medali emas pertama dalam Paralimpiade Paris 2024 yang ditorehkan dari pasangan Hikmat Ramdani dan Leani Ratri Oktila.
Baca SelengkapnyaPuan ingin semua kader bersiap menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPuan pun menginstruksikan kepada seluruh Anggota DPR RI yang berasal dari dapil yang wilayahnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki untuk ikut membantu.
Baca Selengkapnya