Puan Maharani: Ketahanan Nasional Bidang Kesehatan Perlu Ditingkatkan Imbas Covid-19

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai pandemi virus corona atau Covid-19 menguji sistem ketahanan nasional, termasuk sektor kesehatan. Dengan adanya bencana ini, menurut Puan, ketahanan nasional di sektor kesehatan masih perlu ditingkatkan.

Hal ini disampaikannya dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, dengan tema 'Politik Kesehatan Berdikari'. Selain Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

"Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan bahwa ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan," kata Puan di Jakarta, Selasa (30/6).

Puan mengatakan pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Asupan gizi yang baik dalam 1.000 hari kehidupan, yaitu mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat.

"Pandemi covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang. Sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya Covid-19," jelas Puan.

Khusus keadaan pandemi seperti sekarang ini, kata Puan, masyarakat harus berdisiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. "Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah," tutur Puan.

Menurut dia, politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Karenanya, perlu penguatan formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, plus industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan.

"Sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini jaminan kesehatan Nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan dan diharap alokasi anggaran kesehatan tepat sasaran dan tepat manfaat," jelas Puan.

Selain itu, dia menilai perlu juga memperkuat kemampuan riset, inovasi dan industri nasional dalam memenuhi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Ketua DPR RI ini bersyukur sejumlah universitas telah berinovasi membuat ventilator portabel sendiri di masa pandemi sekarang. Namun, ke depan pemerintah didorong membangun kekuatan industri yang lebih kuat.

"Untuk membangun kekuatan industri di bidang kesehatan, pemerintah perlu menetapkan kebijakan dari antara bidang kesehatan, industri dan BUMN, semuanya tidak bisa berjalan Sendiri-sendiri. Namun, harus tersinergi dan terkonsentrasi untuk membuat program percepatan industri kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional," terang Puan.

Puan berjanji pihaknya akan menjalankan tugas konstitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan. Salah satunya melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN.

"Khususnya untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan," pungkasnya.