Puan minta Pemda terlibat validasi & verifikasi data peserta BPJS

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menyatakan, data penerima kartu BPJS Kesehatan harus terus divalidasi dan sosialisasi cara mendaftar, mendapatkan dan menggunakan kartu tersebut harus ditingkatkan. Ke depan sosialisasi cara mendaftar untuk memiliki kartu BPJS akan melibatkan pendamping program keluarga harapan (PKH) yang berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain itu, pihaknya juga telah meminta pemerintah daerah untuk ikut melakukan sosialisasi hingga ke level pamong praja dan RT/RW.

"BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Kemensos kita minta untuk kerja sama dengan Pemda untuk lebih gencar melakukan sosialisasi cara mendaftar, bagaimana masuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Dengan demikian tidak ada lagi masyarakat yang terbohongi atau mendapat kartu BPJS Kesehatan palsu," kata Puan usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait penggunaan kartu BPJS dan verifikasi kepesertaannya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (28/7).

Puan mengakui beberapa waktu lalu ditemukan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mendapatkan kartu BPJS Kesehatan melalui prosedur yang benar.

"Ini memang kasus penipuan yang biasa. Tapi ini sangat serius dan kami harapkan tidak akan terjadi lagi ke depan," katanya.

Dia meminta Kemensos untuk memvalidasi dan verifikasi penerima bantuan iuran (PBI) secara detail dan teliti. Semua penerima PBI harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dengan data nama dan alamat yang jelas agar penerima bantuan perlindungan sosial dari negara benar-benar tepat sasaran.

"Verifikasi dan validasi data PBI memang sudah dilakukan oleh Kemensos. Kita kerja sama dengan Kemendagri dalam hal ini. Namun, saya minta untuk diperdalam lagi," katanya.

Selain itu dia juga meminta BPJS Kesehatan untuk memperbanyak tempat pendaftaran kepesertaan BPJS di berbagai daerah guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat di manapun berada. Selain itu perlu dibentuk satuan tugas (satgas) penanganan kartu BPJS Kesehatan agar kasus pemalsuan kartu BPJS tidak terulang lagi ke depan.

"Saya ingin masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapat akses atas layanan yang baik. Jangan sampai ada hambatan untuk mendapatkan layanan ini," katanya. (mdk/dan)