Publik Ragu Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bebas Korupsi
Merdeka.com - Arus Survei Indonesia (ASI) mengungkap bahwa mayoritas responden meragukan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bebas dari korupsi. Responden yang menyatakan vaksinasi bebas dari korupsi hanya 28 persen, sedangkan 47 persen meragukannya.
"Yang perlu kita catat adalah temuan bebas korupsi apakah pelaksanaan ini dinilai publik bebas korupsi atau tidak, rupanya yang mengatakan bebas korupsi hanya 28 persen, sisanya 47 persen meragukan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini bebas dari korupsi, ini menjadi temuan menarik," kata Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan dalam paparan surveinya bertema "Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi dan Peta Elektoral 2024" secara virtual, Rabu (8/9).
Meski begitu, mayoritas responden menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 aman yaitu 75 persen. Sementara, vaksinasi Covid tidak baik hanya 9 persen.
-
Siapa yang meragukan tes sidik jari? Banyak ahli di bidang psikologi dan pendidikan meragukan akurasi serta validitas dari tes tersebut.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Mengapa beberapa orang kebal terhadap Covid-19? Meskipun vaksin dan booster secara radikal mengurangi risiko kematian dan komplikasi berat dari COVID-19, mereka tidak banyak membantu menghentikan virus dari memasuki lapisan hidung dan sistem pernapasan.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kenapa tes sidik jari diragukan para ahli? Banyak ahli di bidang psikologi dan pendidikan meragukan akurasi serta validitas dari tes tersebut.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
"Dari sisi tingkat keamanan itu dianggap baik 75 persen. Sementara tidak baik 9 persen dan 16 persen tidak tahu tidak jawab," ungkapnya.
Selain itu, responden menganggap pelaksanaan vaksinasi dianggap baik sebanyak 80 persen. Yang menjawab tidak baik 12 persen."Pelaksanaan juga luar biasa dianggap baik, jadi pelaksanaan vaksinasi dinilai publik baik sekali karena angkanya 80 persen, kemudian yang mengatakan tidak 12 persen, sisanya 8 persen tidak jawab," pungkasnya.
Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia dengan metode penarikan sampel adalah multistage random sampling. Jumlah responden yakni 1200 dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pengambilan data survei pada 26 Agustus sampai 3 September 2021. Survei dilakukan dengan cara telesurvei yaitu responden wawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Nomor telepon responden dalam survei ini didapat dari database survei tatap muka lembaga Arus Survei Indonesia sejak 2019 hingga 2021.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kesimpulan hasil survei LSI menunjukan pihak yang menilai Pemilu 2024 diwarnai kecurangan mayoritas berasal dari pemilih pasangan capres dan cawapres 01 dan 03.
Baca SelengkapnyaPersoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaHasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyasurvei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca Selengkapnya