Pukat UGM: Kami ingin Jokowi minta maaf salah tulis Jaksa Agung
Merdeka.com - Kritik pedas terhadap Presiden Jokowi terkait penunjukan Jaksa Agung terus berdatangan. Kali ini kritik datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM. Selain dipandang tidak kompeten dan dipertanyakan integritasnya, HM Prasetyo, Jaksa Agung terpilih juga dianggap tidak akan mampu berpihak pada keadilan.
Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa pihak Pukat UGM sangat berharap Jokowi-JK merevisi kebijakannya. Dia berharap Jokowi mengumumkan pada rakyat bahwa telah salah tulis nama Jaksa Agung karena meleng.
"Kami sih berharap Jokowi bilang, 'waduh saya salah tulis nama Jaksa Agung. Saya minta maaf pada rakyat' tapi kayaknya ya nggak mungkin ya?" kata Zainal, Jumat (21/11) di kantor Pukat UGM.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Harapan Pukat memang terkesan guyon, namun menurut Zainal, Jokowi memang harus memberi penjelasan pada rakyat alasan dipilihnya Prasetyo. Ketika menjabat sebagai Jampidum pada tahun 2006, Prasetyo tidak mempunyai prestasi yang cukup menonjol. Anggota DPR 2014-2019 ini juga tergolong sepi gagasan dalam pemberantasan korupsi dan pembaruan di korps Adiyaksa.
"Hal itu makin menguatkan masyarakat bahwa HM Prasetyo dipilih tidak lebih karena dirinya seorang politisi Partai NasDem. Terkesan ada politik transaksional dalam ditunjuknya Prasetyo. Oleh karena itu Presiden Jokowi harus menjelaskan pada rakyat soal penunjukan itu," terangnya.
Prasetyo sendiri merupakan politisi Partai NasDem yang juga menjadi anggota DPR 2014-2019. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi pada 2003-2005, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, dan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaJokowi memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaKetua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada masyarakat apabila ada kesalahan
Baca SelengkapnyaMPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum
Baca SelengkapnyaJokowi memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep menilai, bahwa seorang presiden juga tidak luput dari kesalahan.
Baca SelengkapnyaKetum MUI menyampaikan terima kasih kepada Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin atas kontribusi yang diberikan untuk negara.
Baca SelengkapnyaSang Ayah kerap meminta maaf, menyampaikan rasa terima kasih dan menerima masukan dari berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mewakili Wapres Ma'ruf Amin ketika menyampaikan permohonan maaf itu.
Baca SelengkapnyaAnwar berharap Jokowi dan Ma'ruf tetap memberikan kontribusinya untuk kebaikan Indonesia
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui PDI Perjuangan selama dua periode ini merupakan pengusung Jokowi sebagai Presiden.
Baca Selengkapnya