Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pukat UGM minta negara jamin keselamatan pegiat antikorupsi

Pukat UGM minta negara jamin keselamatan pegiat antikorupsi Aktivis Anti Korupsi Yogyakarta. ©2017 merdeka.com/cahyo purnomo edi

Merdeka.com - Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang terjadi pada Selasa (11/4) mendapat perhatian serius dari para pegiat antikorupsi di Yogyakarta. Para pegiat antikorupsi di Yogyakarta menganggap bahwa penyerangan terhadap Novel Baswedan, merupakan bentuk teror terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Hasrul Halili, senior pegiat antikorupsi dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menegaskan, negara harus segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Pasalnya, jika tidak diungkap secara tuntas, para kelompok teroris yang bekerja untuk koruptor akan makin berani.

"Mereka (para teroris yang bekerja untuk koruptor) akan semakin berani untuk melakukan teror terhadap pegiat antikorupsi. Saat ini mereka sudah menyerang dan merangsek ke garda depan pemberantasan korupsi. Jika tidak ditangani serius oleh negara maka akan berulang," kata Halili di Kantor Pukat UGM, Selasa (11/4).

Halili menambahkan bahwa abainya negara dalam menjamin keselamatan para pegiat antikorupsi membuat kelompok teroris yang bekerja untuk koruptor semakin berani. Bahkan, sambung Halili, kelompok teroris ini sudah mulai berani menyerang aparat penegak korupsi.

Sedangkan menurut Hifdzil Alim, para pegiat anti korupsi meyakini bahwa penyerangan terhadap Novel Baswedan terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Beberapa kasus besar, lanjut Hifdzil saat ini sedang dalam penanganan KPK.

"Di daerah kasus teror terhadap aktivis anti korupsi sering terjadi. Kali ini penyerangan dilakukan kepada penyidik KPK. Ini tidak boleh dibiarkan. Selama ini negara abai dan menyepelekan kegiatan anti korupsi. Negara tidak memberikan perlindungan kepada para pegiat antikorupsi," jelas Hifdzil.

Dalam pernyataan sikapnya, Pukat UGM menuntut empat hal yaitu pertama mengutuk keras segala bentuk teror kepada KPK. Kedua menuntut Presiden untuk memerintahkan Polri mengusut tuntas kasus penyerangan kepada Novel Baswedan.

Ketiga, menuntut Polri untuk menuntaskan kasus penyerangan kepada Novel Baswedan. Empat mendorong pimpinan KPK untuk memberikan perlindungan terhadap pegawai KPK.

Diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras usai melaksanakan salat Subuh di dekat rumah. Novel tak melihat wajah pelaku karena menggunakan helm.

"Tidak bisa melihat wajah pelaku, karena menggunakan helm," kata adik Novel, Taufik Baswedan, Selasa (11/4).

Menurutnya, pelaku berjumlah dua orang. Keduanya berboncengan sepeda motor.

Banyak yang berspekulasi teror yang menimpa Novel merupakan buntut dari kasus e-KTP. Kasus mega korupsi tersebut saat ini sudah masuk ke persidangan dan menguak nama-nama besar.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bongkar Kasus Korupsi, Kejaksaan Agung Diminta Waspadai Serangan Balik
Bongkar Kasus Korupsi, Kejaksaan Agung Diminta Waspadai Serangan Balik

Perlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara

Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya
Ungkap Suap di Basarnas, Pimpinan KPK Terima Teror Nyawa dan Kekerasan
Ungkap Suap di Basarnas, Pimpinan KPK Terima Teror Nyawa dan Kekerasan

Pimpinan dan penyidik KPK mendapatkan teror usai mengungkap kasus suap di Basarnas. Apa saja teror yang datang?

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Baca Selengkapnya
Diperiksa Kasus Pemerasan, Firli Bahuri Sebut Ada Koruptor Berlindung Dalam Simbol Kekuasaan
Diperiksa Kasus Pemerasan, Firli Bahuri Sebut Ada Koruptor Berlindung Dalam Simbol Kekuasaan

Bahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Baca Selengkapnya
Megawati Tuding Kadernya Jadi Target Penegak Hukum, Begini Respons KPK
Megawati Tuding Kadernya Jadi Target Penegak Hukum, Begini Respons KPK

KPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Tegas Aparat Tak Netral Pilkada Sesuai Putusan MK
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Tegas Aparat Tak Netral Pilkada Sesuai Putusan MK

Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Saat Mahasiswa Ajak Masyarakat Melek Pelanggaran Netralitas Pilkada Harus Berani Lapor
Saat Mahasiswa Ajak Masyarakat Melek Pelanggaran Netralitas Pilkada Harus Berani Lapor

Hal ini semakin krusial mengingat Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang terlibat dalam politik praktis

Baca Selengkapnya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Baca Selengkapnya