Pulangkan 363 eks Gafatar, Pemkab Kukar minta kucuran dana Pemprov
Merdeka.com - Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memastikan 363 orang mantan pengikut Gafatar yang bermukim di 4 kecamatan, segera dipulangkan. Perihal anggaran pemulangan, pemkab meminta bantuan pendanaan dari pemprov Kalimantan Timur. Keputusan itu diperoleh melalui pertemuan banyak pihak, membahas penanganan eks Gafatar, Rabu (3/2).
"Diputuskan pasti dipulangkan. Sementara jadwal menyusul karena masih dilakukan perhitungan pendanaan biaya pemulangan ke banyak daerah," kata Kabag Humas Pemkab Kutai Kartanegara, Davip Haryanto, kepada merdeka.com, Rabu (3/2).
Setelah diverifikasi ulang, tercatat 105 kepala keluarga atau sekitar 363 jiwa yang bermukim di kecamatan Tenggarong, kecamatan Tenggarong Seberang, kecamatan Sebulu serta kecamatan Kota Bangun.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa saja yang terdampak kekeringan di Jawa Tengah? Dampak musim kemarau yang perkepanjangan ini memukul ratusan jiwa warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali.
-
Bagaimana cara kelompok Kuda Kepang mendapatkan bantuan? Jika ingin dapat bantuan, kita harus melengkapi beberapa administrasi.
-
Mengapa Kemendikbudristek mengadakan Ekspedisi Batanghari? Ekspedisi Batanghari dipandang penting sebagai wujud pemajuan kebudayaan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2017 yang menginginkan agar segala keragaman, kekayaan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia diakui, dihargai, serta dilestarikan,“ ujar Hilmar, Rabu (27/7).
-
Dimana saja di Gunungkidul mengalami kekeringan? Terlebih sebanyak 14 dari 18 kecamatan di sana mengalami kesulitan air bersih.
"Yang di kecamatan Tenggarong Seberang sudah dipulangkan Camat akhir Januari kemarin. Mereka asal kota Balikpapan Kalimantan Timur. Juga yang dari kecamatan Tenggarong kelurahan Loa Tebu, warga eks Gafatar pulang sendiri ke Yogyakarta, jumlahnya 42 orang hari Selasa (2/2) kemarin," ujar Davip.
Davip merinci, dari pertemuan hari ini, eks Gafatar yang bermukimi di kecamatan Kota Bangun, 89 orang dipulangkan ke Sulawesi Barat mengunakan kapal laut dan 188 orang menggunakan pesawat terbang.
Sementara eks Gafatar yang bermukim di kecamatan Sebulu, tujuan pemulangan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) 59 orang, ke Jakarta 15 orang, Jawa Tengah 6 orang, Bali 3 orang, Jawa Timur 5 orang, menggunakan pesawat terbang.
"Eks Gafatar di Sebulu ini masih kemungkinan berubah tujuan pemulangan, tapi tidak akan banyak berubah. Pemda tujuan pemulangan, semuanya akan kita surati," terang Davip.
Ditanya soal pendanaan, Davip menjelaskan, Pemkab masih melakukan penghitungan. Pemkab juga kata dia, akan menyurati Pemprov untuk permintaan bantuan pendanaan untuk pemulangan.
"Besaran dana masih dihitung mas. Agak rumit karena tujuan pemulangan yang banyak. Kita buat surat ke Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk bantuan pendanaan," demikian Davip.
Pertemuan pembahasan penanganan eks Gafatar itu, berlangsung di kantir Bupati Kutai Kartanegara, di Tenggarong. Sejumlah pejabat terkait hadir seperti Asisten III Sekretaris Provinsi Kaltim Berre Ali, Kesbangpol, Dinas Sosial, BPBD Kukar, Satpol PP, Dishub, Camat, serta unsur musyawarah pemerintah 4 kecamatan.
Diketahui, sebelumnya, 232 eks Gafatar telah dipulangkan ke Sulawesi Selatan. Pada pemulangan tahap pertama itu, Pemkab Kukar merogoh kocek Rp 500 juta untuk memulangkan mereka. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.
Baca SelengkapnyaKPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana Insentif ASN Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaKPK resmi menjebloskan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke penjara
Baca SelengkapnyaPasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji menghapuskan tunggakan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) para nelayan.
Baca SelengkapnyaBP Tapera komitmen memperbaiki sistem dan tata kelola mengintegrasikan nomor identitas para pensiunan PNS.
Baca SelengkapnyaSaat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.
Baca SelengkapnyaSelama proses pengembalian dana Tapera, terdapat kendala seperti ketidakcocokan data.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.
Baca SelengkapnyaPejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca SelengkapnyaAda 73 keluarga korban yang menuntut restitusi. Permohonan itu sendiri diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca Selengkapnya