Pulau Komodo Direvitalisasi, Wapres JK Sarankan Wisatawan Lihat Komodo di Pulau Rinca

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun untuk wisatawan. Dia menjelaskan, pemerintah daerah tidak serta merta menutup Taman Nasional Komodo tetapi perlu adanya revilatisasi secara bertahap.

"Saya sudah bicara juga dengan Pak Gubernur, bahwa memang komodo itu harus direvitalisasi, di tata ulang secara baik tapi bertahap. Tidak ditutup tapi bertahap," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (19/2).

JK mengatakan, pemerintah daerah telah memperbaiki tegat waktu untuk menata ulang lahan di Taman Nasional Komodo. Dan meminta agar para wisatawan bisa berkunjung ke pulau lain.

"Mungkin tahun ini pulau ini diperbaiki dan sebagainya. Tentu wisatawan pergi ke pulau lain, ke Rinca. Dia kan ada komodo, Rinca, supaya tidak ditutup," kata JK.

"Jadi bertahap. Ini perlu ditata ulang tapi harus kerja sama dengan menteri kehutanan. Yang berhak itu lahan konversi itu menteri Kehutanan, KLH," lanjut JK.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya buka suara terkait rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun untuk wisatawan. Siti menegaskan, Viktor harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu sebelum menutup kawasan tersebut.

Seperti diketahui, Viktor Bungtilu Laiskodat ingin menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun karena pertimbangan budi daya rusa. "Pemerintah daerah harus konsul dan harus di dalam koridor urusan yang ditangani oleh Dirjen Konservasi," kata Siti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1).

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ini menekankan untuk melakukan perbaikan tata kelola konservasi di Taman Nasional Komodo, sejumlah pihak harus dilibatkan. Yakni Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Urusan tentang konservasi berdasarkan UU Kehutanan, UU Konservasi, UU Pemda dan Peraturan Pemerintah tentang pembagian urusan, itu konservasi itu urusan pemerintah pusat," kata Siti.

Dia menjelaskan, penutupan suatu taman nasional dimungkinkan dengan pertimbangan ilmiah atau atas kondisi khusus, misalnya terjadi erupsi gunung berapi dan kondisi cuaca ekstrim sehingga pendakian ditutup sementara. Seperti yang terjadi di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merapi, TN Bromo Tengger Semeru.

Siti menambahkan, dia sudah meminta Direktorat Jenderal KSDAE KLHK untuk mengumpulkan seluruh indivasi di lapangan mengenai alasan mendasar rencana penutupan Taman Nasional Komodo. Setelah mendapatkan data-data, pihaknya langsung melakukan kajian mendalam.

"Segera setelah data dikumpulkan, pemda provinsi NTT kita undang dan kita carikan jalan keluarnya, yang penting sasaran pemdanya kita capai," kata Siti.