Puluhan anggota DPRD DKI diduga disuap liburan ke AS & dapat Alphard
Merdeka.com - Kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara menyeret ketua Komisi D DPRD M Sanusi dan bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Disebut-sebut pembahasan di DPRD tidak mungkin hanya dilakukan Sanusi seorang saja.
Informasi yang diterima merdeka.com, dari pimpinan hingga anggota DPRD DKI kecipratan duit panas tersebut. Sedikitnya ada 20 anggota DPRD termasuk pimpinan yang mendapatkan suap terkait pembahasan raperda zonasi reklamasi pesisir utara pantai Jakarta itu.
Mereka terdiri dari enam fraksi. Ada salah satu partai yang paling banyak menerima duit suap itu.
-
Siapa yang menerima suap? Gratifikasi yang diterima Iswaran dalam rangka penyelenggaraan Grand Prix Formula 1 di Singapura.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Siapa yang meraih suara terbanyak di PSU DPD Sumbar? Dalam hasil rekapitulasi tersebut Cerint Iralloza Tasya meraih suara tertinggi.
Bahkan, ada yang mendapat jatah pelesiran ke Amerika bersama keluarga saat tahun baru 2016. Tak hanya itu, ada dua anggota DPRD mendapat jatah umroh bersama keluarga.
Sogokan itu tak hanya berupa uang dan pelesiran saja. Ada juga yang kebagian mobil mewah Toyota Alpard. Sedikitnya ada enam orang yang mendapatkan mobil mewah tersebut.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku akan menyelidiki nama-nama anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga menerima 'fasilitas' terkait raperda zonasi pesisir pantai utara Jakarta. KPK hingga kini pun belum memastikan kebenarannya.
"Nanti kita dalami, kita akan kembangkan juga," kata Saut saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (5/4).
Senada dengan Saut, pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati mengaku pihak KPK akan menyelidiki setiap informasi yang masuk.
"Saat ini kami belum menerima informasi tersebut, tetapi jika memang ada kita akan dalami," kata Yuyuk.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaViral Pengacara Top Diduga Terlibat Pemalsuan Pelat Dinas DPR, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif dari pusat maupun daerah terjerat judi online.
Baca SelengkapnyaLarangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaPemanggilan ulang terhadap Hana Hanifah telah dijadwalkan guna menguatkan keterangan yang telah diberikan.
Baca SelengkapnyaPolisi mengamankan barang bukti delapan mobil dengan pelat palsu serta 25 kartu tanda anggota DPR.
Baca SelengkapnyaAdapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.
Baca SelengkapnyaPolisi mengungkapkan motif tersangka menggunakan pelat dinas Dewan Rakyat (DPR) palsu.
Baca SelengkapnyaEma Sumarna diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar.
Baca Selengkapnya