Follow
Puluhan orangtua korban vaksin palsu ngadu ke DPR
Merdeka.com - Puluhan perwakilan Aliansi orangtua korban vaksin palsu menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siang ini. Mereka datang sekitar pukul 11.00 WIB. Salah satu perwakilan, August Siregar mengatakan tujuan pihaknya datang ke DPR adalah untuk mengadukan masalah vaksin palsu.
Keluhan mereka pun di bahas dalam rapat bersama Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf.
Mereka menilai DPR merupakan tempat terakhir karena langkah yang selama ini ditempuh untuk meminta kejelasan kepada pihak Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan mengalami kebuntuan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa DPR khawatir akan lonjakan narkoba? Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR dukung polisi tindak tegas nopol palsu? 'Bagus, pengguna pelat rahasia palsu memang wajib ditindak secara tegas dan keras. Karena sudah pasti, para pemalsu pakai ini buat gagah-gagahan, sewenang-wenang, yang berujung merugikan para pengguna jalan lainnya. Jadi diberi hukuman saja kalau ada yang kedapatan masih memakai. Toh sudah jelas-jelas nggak boleh, masih nekat pula,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (29/1).
"Kami tidak tahu lagi cara untuk mengadu. Jadi hanya DPR ini pengaduan terakhir kami. Kemarin kami juga dipersulit untuk bertemu Presiden. Kebetulan kemarin ada di Ciracas," kata August di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/7).
Salah satu yang dikeluhkan adalah ketidakjelasan soal tanggung jawab RS Harapan Bunda terhadap 7 tuntutan orang tua korban vaksin palsu. Semisal, soal janji untuk membuka rekam medis pemberian vaksin sejak 2003.
"Sesuai surat pernyataan saudara dokter Finna (Direktur RS Harapan Bunda), berjanji, pada pukul 02.00 WIB dini hari, minimal jam 08.00 WIB pagi terbitkan data dari 2003, ini kata Kemenkes, kalau Menkes periode Maret-Juni 2016," tegasnya.
Lalu, lanjut August, terkait pernyataan pihak RS Harapan Bunda yang mengatakan vaksin palsu tidak berbahaya. Serta ganti rugi yang hanya diberikan untuk periode pemberian vaksin Maret-Juni 2016. Mereka khawatir dengan nasib anak mereka yang telah divaksin sejak 2003.
"Akibat dampak penggunaan pasien menjadi tanggungan RS Harapan Bunda, tapi rumah sakit mengatakan vaksin palsu tidak berbahaya. Bila ibu punya anak atau cucu, saya kasih vaksin palsu bagaimana anak kami lahir di 2003, gimana efeknya di 10 tahun ke depan," terangnya.
Oleh sebab itu, August bersama perwakilan orangtua pasien meminta kepada DPR untuk mendorong memeriksa kasus vaksin palsu ini baik dari segi korporasi hingga tindakan medis rumah sakit.
"Meminta DPR mendorong pemeriksaan secara korporasi sejak 2003 hingga 2016, baik SOP dan hal-hal berkaitan dengan medis," pungkas August.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salah satu warga juga mengeluh banyak anggota DPR yang tidak hadir untuk mendengar keluhan warga Parung Panjang.
Baca Selengkapnya
Massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca Selengkapnya
Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca Selengkapnya
Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca Selengkapnya
KPAI masih menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka-luka di rumah sakit terdekat dari lokasi unjuk rasa.
Baca Selengkapnya
Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca Selengkapnya
Ibu-ibu ini mengaku tidak memiliki koordinator. Mereka urunan membeli sejumlah makanan dan minuman ringan.
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca Selengkapnya
Meski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR menilai mengatakan inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice menjadi tantangan bagi DPR
Baca Selengkapnya