Punya gedung baru, KPK keberatan lepas gedung lama
Merdeka.com - Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih belum digunakan sejak peresmiannya, Selasa (29/12/2015). Rencananya, gedung baru tersebut akan aktif digunakan seusai lebaran nanti. Namun KPK berharap, gedung yang ditempati saat ini masih bisa digunakan.
"Gedung baru tidak jauh dari sini. Bulan Juli-Agustus mudah-mudahan pindah," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jumat (10/6).
Laode menuturkan KPK akan menggunakan gedung lama karena untuk pusat pelatihan dan pembelajaran tentang anti korupsi.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"Gedung (gedung lama KPK) ini simbol pencegahan korupsi, harus dimanfaatkan untuk pusat pembelajaran anti korupsi," imbuhnya.
Dia juga mengatakan banyak lembaga negara lain tertarik menempati gedung lama KPK. Laode beserta pimpinan KPK lainnya pun merasa berat jika gedung tersebut dipergunakan lembaga negara lain. Oleh sebab itu pimpinan KPK pun mengirim surat untuk Presiden Joko Widodo agar gedung tersebut tidak dipergunakan oleh pihak lain.
Presiden pun sebenarnya telah menyetujui secara lisan agar gedung tersebut tidak diberikan atau digunakan pihak lain. Namun, belum ada balasan resmi perihal surat yang diajukan KPK.
"Kita sudah kirim surat ke Presiden tapi belum ditandatangani," tukasnya.
Seperti diketahui, Gedung baru KPK dengan warna merah dan putih itu telah diresmikan Presiden Jokowi pada Selasa (29/12). Beberapa para pejabat negara, dan mantan Presiden pun turut hadir dalam peresmian tersebut seperti Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), Susilo Bambang Yudhoyono, dan beberapa petinggi negara lainnya.
Bangunan yang berdiri di Jalan Kuningan Persada Kav 4 itu memiliki luas bangunan 39.629 meter persegi, gedung setinggi 16 lantai ini dibangun sejak 29 November 2013. Pembangunan gedung ini dilakukan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears) sebesar 315,15 miliar rupiah yang bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
eks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaKepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaJabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaPekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya