Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Punya gedung baru, KPK keberatan lepas gedung lama

Punya gedung baru, KPK keberatan lepas gedung lama Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih belum digunakan sejak peresmiannya, Selasa (29/12/2015). Rencananya, gedung baru tersebut akan aktif digunakan seusai lebaran nanti. Namun KPK berharap, gedung yang ditempati saat ini masih bisa digunakan.

"Gedung baru tidak jauh dari sini. Bulan Juli-Agustus mudah-mudahan pindah," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jumat (10/6).

Laode menuturkan KPK akan menggunakan gedung lama karena untuk pusat pelatihan dan pembelajaran tentang anti korupsi.

"Gedung (gedung lama KPK) ini simbol pencegahan korupsi, harus dimanfaatkan untuk pusat pembelajaran anti korupsi," imbuhnya.

Dia juga mengatakan banyak lembaga negara lain tertarik menempati gedung lama KPK. Laode beserta pimpinan KPK lainnya pun merasa berat jika gedung tersebut dipergunakan lembaga negara lain. Oleh sebab itu pimpinan KPK pun mengirim surat untuk Presiden Joko Widodo agar gedung tersebut tidak dipergunakan oleh pihak lain.

Presiden pun sebenarnya telah menyetujui secara lisan agar gedung tersebut tidak diberikan atau digunakan pihak lain. Namun, belum ada balasan resmi perihal surat yang diajukan KPK.

"Kita sudah kirim surat ke Presiden tapi belum ditandatangani," tukasnya.

Seperti diketahui, Gedung baru KPK dengan warna merah dan putih itu telah diresmikan Presiden Jokowi pada Selasa (29/12). Beberapa para pejabat negara, dan mantan Presiden pun turut hadir dalam peresmian tersebut seperti Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), Susilo Bambang Yudhoyono, dan beberapa petinggi negara lainnya.

Bangunan yang berdiri di Jalan Kuningan Persada Kav 4 itu memiliki luas bangunan 39.629 meter persegi, gedung setinggi 16 lantai ini dibangun sejak 29 November 2013. Pembangunan gedung ini dilakukan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears) sebesar 315,15 miliar rupiah yang bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
9 Eks Pimpinan KPK Kirim Surat Terbuka ke Jokowi Apa Isinya?
9 Eks Pimpinan KPK Kirim Surat Terbuka ke Jokowi Apa Isinya?

eks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.

Baca Selengkapnya
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

Baca Selengkapnya
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov

Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan "Kerjanya Bagus, Tiap Bulan OTT"

Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024

Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Pernyataan Lengkap Megawati Minta Jokowi Bubarkan KPK
Pernyataan Lengkap Megawati Minta Jokowi Bubarkan KPK

Megawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT

Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.

Baca Selengkapnya
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya