Purnawirawan sebut peran TNI sudah melenceng dari undang-undang

Merdeka.com - Mayor Jenderal (Purn) Koesnadi Kardi menilai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melenceng dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Akhir-akhir ini kan TNI seperti bagaimana menggusur, bagaimana menjadi petani, jadi saya kira itu TNI perlu melanjutkan yang ada UU No. 34," tegas Koesnadi usai diskusi publik di gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Menurutnya, Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat beberapa tahun lalu untuk meningkatkan swasembada pangan, dinilai telah melenceng dari tugas serta fungsi TNI untuk menegakkan kedaulatan negara.

"Iya, sehingga MoU itu hanya anggapan dari danrem tidak ada aturannya. Tapi aturan pelaksanaannya belum ada, masih abu-abu," lanjutnya.

Terkait UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, dia menambahkan bahwa Undang-Undang tersebut masih sangat bersifat umum, sehingga tidak ada ketegasan tentang TNI untuk membantu para petani.

"Belum ada ketegasan dong, lha wong UU itu masih bersifat umum. Harusnya ada penjabarannya, ada enggak penjabaran TNI yang membantu petani. Itu kan jabaran dari pimpinan danrem," jelas Koesnadi.

Diketahui, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo bersepakat untuk meningkatkan swasembada pangan pada tahun 2015. Oleh sebab itu, Amran dan Gatot menandatangani kesepakatan kerja sama dalam bidang swasembada pangan.

"Hari ini momentum yang sangat bagus, di mana Kementan dan Kasad, menandatangani MoU, untuk melakukan akselerasi menuju swasembada pangan, di mana pada hari ini, dihadiri seluruh jajaran Pangdam, dan Kadis tingkat 1 dan 2," kata Amran saat jumpa pers di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/1).