Putuskan polemik Budi Gunawan, Jokowi tidak tunggu praperadilan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengambil sikap terkait polemik pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Presiden mengatakan hal itu di depan kelima pimpinan DPR dalam pertemuan siang tadi.

"Tadi Pak Presiden meyakinkan ke pimpinan DPR bahwa Presiden akan segera membuat keputusan," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/2).

Menurut Andi, Presiden mempertimbangkan segera mengambil keputusan dengan melihat proses persidangan sidang praperadilan Budi yang ditunda pekan depan. Dengan adanya penundaan sidang pra peradilan itu, kata Andi, Presiden akan segera memutuskan sikap.

"Tadi Presiden memang mengungkap itu ya secara langsung ke Pak Nov (Setya Novanto) bahwa kalau memang keputusannya sudah bisa diambil oleh Presiden mungkin saja tanpa menunggu praperadilan Presiden sudah bisa mengambil keputusan," ujarnya.

Presiden masih mengamati proses peradilan yang hari ini ditunda. Dan ada komunikasi lagi, interaksi lagi dengan DPR jika kemudian ada keputusan yang dibuat oleh Presiden tentang Kapolri.

Andi mengatakan, Presiden memperhatikan pernyataan Ketua DPR Setya Novanto terkait polemik pencalonan Kapolri Budi. DPR akan memahami apa yang diputuskan presiden mau dilantik atau dicabut pencalonannya.

"DPR bisa memahami bahwa walaupun proses politiknya sudah selesai, masih ada proses hukum yang harus dilalui. Tadi kata-kata yang dipakai oleh Pak Setnov adalah legal justice-nya relatif sudah jelas mengarah ke mana. Sekarang yang ditunggu, dilihat, harus dikalkulasi secara baik adalah social justice-nya," ujarnya.

DPR hanya berharap Jokowi memiliki keputusan yang baik bagi semua pihak dan khususnya rakyat Indonesia. "DPR pada dasarnya berharap Presiden bisa membuat keputusan yang baik di waktu yang tidak terlalu lama. Tadi ada komitmen dari lima pimpinan DPR bahwa DPR akan solid mendukung keputusan Presiden karena pada dasarnya bagi DPR pengangkatan Kapolri ini merupakan wilayah eksekutif, hak prerogatif dari presiden," papar Andi.