Rabu, Komisi V bakal paksa Menhub rapat di DPR terkait ojek online
Merdeka.com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada Rabu (25/4) mendatang. Tujuan pemanggilan itu untuk membahas hasil audiensi Komisi V bersama perwakilan dari pengemudi ojek online, hari ini.
Fary berharap Budi Karya dapat memenuhi panggilan tersebut meskipun awalnya rapat bersama Kemenhub akan diselenggarakan pada Selasa (24/4) besok.
"Yang penting besok kami akan panggil Menhub, suratnya mengatakan tidak bisa. Tetapi kita paksakan hari Rabu, mau malam mau apa," kata Fary di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (23/4).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
Dia menegaskan pihaknya akan memaksa Menhub untuk datang dalam penyelenggaraan rapat tersebut. Sebab Fary beralasan anggota parlemen melaksanakan reses mulai Sabtu (28/4).
"Kita mau rapat Pak menterinya enggak dateng kita paksa Pak Menteri datang," ucapnya.
Dia menyebut seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pada pengemudi ojek online. Apalagi permasalahan ini sudah terjadi sejak tiga tahun yang lalu.
"Kita minta pemerintah tegas ini bukan persoalan baru loh tiga tahun loh dan selalu saya sampaikan ada apa, ada kekuatan apa," paparnya.
Tak hanya itu, Fary menyebut pihaknya juga akan memanggil pihak aplikator ojek online untuk mengasah permasalahan yang sama terkait kemitraan.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai mendengarkan keterangan dari perwakilan Kominfo, massa membubarkan diri dengan tertib
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaGrab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen
Baca SelengkapnyaRibuan driver ojek online demo mendesak adanya aturan jelas mengenai tarif bagi pengguna jasa agar aplikator bertindak sewenang-wenang.
Baca SelengkapnyaDalam tuntutannya ojol meminta pihak pemerintah untuk membuat undang-undang perihal hubungan kerja antara pihak ojol dengan perusahaan aplikasi.
Baca SelengkapnyaRatusan pengemudi ojek online memadati kawasan Patung Kuda untuk menajih janji pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenaker mengharapkan nantinya ada aturan soal THR, terutama yang hubungan kerjanya merupakan kemitraan.
Baca SelengkapnyaBiaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaPengguna ojek online (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi ojol.
Baca SelengkapnyaKemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.
Baca SelengkapnyaRibuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca SelengkapnyaDemo tersebut bakal dilaksanakan Istana Negara dan berapa kantor Ojol
Baca Selengkapnya