Rachmawati minta Jokowi dan Megawati diperiksa
Merdeka.com - Serangan Rachmawati Soekarnoputri terhadap kakaknya, Megawati Soekarnoputri seolah tak pernah surut. Setelah jagoannya Prabowo-Hatta kalah di Pilpres 2014, dia juga seakan tak henti menyerang Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Senin (15/9), Rachmawati bahkan meminta Jokowi dan Megawati diperiksa.
"Saya meminta kepada presiden sebagai panglima tertinggi seharusnya memerintahkan kepolisian untuk memeriksa Jokowi dengan dugaan kasus korupsi Transjakarta dan korupsi di Kota Solo dan Megawati dengan kasus BLBI yang menghabiskan uang negara ratusan triliun," ujar Rachmawati.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
Menurut Rachmawati, pihaknya telah melaporkan kasus BLBI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum Lebaran lalu. Namun, kata dia, hingga kini belum ada proses hukum yang berjalan. Hal ini menurutnya telah membuat kepercayaannya pada KPK terkikis.
"Kita lihat sebelum Lebaran di mana tiga bukti dan laporan disampaikan ke KPK tentang kasus BLBI yang menghabiskan uang negara ratusan triliun dan belum ada tindak lanjut sehingga kepercayaan terhadap KPK saat ini sudah terkikis," tegasnya.
Selain itu, putri presiden Soekarno itu meminta agar pelantikan Jokowi hendaknya ditunda. "Presiden terpilih tidak boleh dilantik harus gelar perkara dahulu," tukasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh politik berlomba-lomba ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaGugatan ini buntut kasus Perbuatan Melawan Hukum dengan sangkaan menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKubu Hasto bahkan menyebut Megawati juga mengetahui pelaporan ke Dewas KPK dan Komnas HAM terkait penyitaan buku dan handphone dilakukan penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara KPK Nawawi Pomolango siap pasang badan untuk membela anak buahnya
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersuara keras terkait kasus dugaan berita bohong yang menjerat Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaMegawati hendak menyampaikan sebuah pesan untuk Kapolri.
Baca SelengkapnyaMegawati menantang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti untuk datang menghadap dirinya.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal keinginan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ingin bertemu dirinya
Baca SelengkapnyaDalam laporanya, Lisman turut menyeret nama Refly Harun sebagai pemilik akun. Menurut dia, akibat rekaman video yang disebarkan Refly Harun memunculkan gaduh.
Baca SelengkapnyaMenteri Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak berkomentar saat tiba di rumah Megawati.
Baca SelengkapnyaAda tiga laporan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan terlapor Rocky Gerung yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.
Baca Selengkapnya