Ragam modus pemerasan TKI sudah ada di tangan KPK
Merdeka.com - Koordinator Migrant CARE, Anis Hidayah, mengaku sudah memaparkan sepuluh modus dan titik rawan pemerasan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Menurut dia, jenis pemaksaan oleh aparat kepada para pahlawan devisa itu beragam.
Anis mengatakan, pemerasan kepada para TKI dilakukan di banyak tahap, baik saat keberangkatan maupun pemulangan. Mulai dari pengangkut barang (porter), aturan penukaran uang asing jauh di bawah kurs pasar, tarif angkutan tidak wajar, pemaksaan pengiriman barang lewat kargo, kemudian pemaksaan tinggal lebih lama di bandara.
"Ada juga pemaksaan supaya TKI membeli voucher pulsa atau kartu SIM baru, serta pembuatan asuransi," kata Anis kepada awak media dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/8).
-
Dimana Kemnaker memberlakukan aturan pengupahan baru ini? Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
-
Apa tujuan Kemnaker menerbitkan aturan baru tentang pengupahan? 'Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini,' kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (10/11/2023).
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
Anis mengatakan, modus pemaksaan pembuatan asuransi adalah ini perbuatan terorganisir dan meraup uang paling besar selama kepulangan. Karena, lanjut dia, setiap TKI baru datang dipaksa memberikan kuasa untuk diurus asuransinya.
"Padahal tidak pernah ada kabar. Kemudian klinik kesehatan dan juga pemerasan bagi yang bermasalah," ujar Anis.
Anis juga memaparkan, banyak dari para TKI rata-rata perempuan mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Bahkan, menurut dia, aturan kepulangan mandiri TKI melalui Peraturan Menteri justru menjadi lahan pemerasan baru.
"Itu menjadi modus baru bagaimana TKI tetap bisa lewat Terminal II (Terminal kedatangan internasional) dengan membayar Rp 800 ribu sampai Rp 2 juta untuk setiap orang," lanjut Anis.
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam kesempatan sama mengaku mereka mendapat banyak masukan dan bahan pertimbangan berdasarkan pengakuan para buruh migran dan Migrant CARE. Hal itu, lanjut dia, berguna buat dikumpulkan dan direkomendasikan oleh KPK terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang sedang dibahas di DPR.
"Ini akan menjadi rekomendasi KPK nantinya kepada presiden terpilih tentang apakah BNP2TKI dilikuidasi atau diubah bentuknya," ujar Adnan. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menegaskan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TNI di Kemnaker murni proses hukum.
Baca SelengkapnyaAli Fikri menegaskan, hingga kini penggeledahan kediaman politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini masih terus berlangsung.
Baca SelengkapnyaKPK belum bersedia memberikan keterangan lengkap terkait penggeledahan
Baca SelengkapnyaKPK resmi menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang terjadi pada 2012
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca SelengkapnyaTim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi pada hari ini, Selasa (10/10/2023)
Baca SelengkapnyaPenggeledahan ini dilakukan terkait kasus pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Baca SelengkapnyaKasus itu terjadi saat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Menaker. Hari ini, Kamis (5/10), KPK memeriksa Politikus PKB Reyna Usman.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaKasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca SelengkapnyaPara pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.
Baca SelengkapnyaReyna merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kemenakertrans Tahun 2012.
Baca Selengkapnya