Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ragam modus pemerasan TKI sudah ada di tangan KPK

Ragam modus pemerasan TKI sudah ada di tangan KPK Migrant Care serahkan data pemerasan TKI ke KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Koordinator Migrant CARE, Anis Hidayah, mengaku sudah memaparkan sepuluh modus dan titik rawan pemerasan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Menurut dia, jenis pemaksaan oleh aparat kepada para pahlawan devisa itu beragam.

Anis mengatakan, pemerasan kepada para TKI dilakukan di banyak tahap, baik saat keberangkatan maupun pemulangan. Mulai dari pengangkut barang (porter), aturan penukaran uang asing jauh di bawah kurs pasar, tarif angkutan tidak wajar, pemaksaan pengiriman barang lewat kargo, kemudian pemaksaan tinggal lebih lama di bandara.

"Ada juga pemaksaan supaya TKI membeli voucher pulsa atau kartu SIM baru, serta pembuatan asuransi," kata Anis kepada awak media dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/8).

Anis mengatakan, modus pemaksaan pembuatan asuransi adalah ini perbuatan terorganisir dan meraup uang paling besar selama kepulangan. Karena, lanjut dia, setiap TKI baru datang dipaksa memberikan kuasa untuk diurus asuransinya.

"Padahal tidak pernah ada kabar. Kemudian klinik kesehatan dan juga pemerasan bagi yang bermasalah," ujar Anis.

Anis juga memaparkan, banyak dari para TKI rata-rata perempuan mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Bahkan, menurut dia, aturan kepulangan mandiri TKI melalui Peraturan Menteri justru menjadi lahan pemerasan baru.

"Itu menjadi modus baru bagaimana TKI tetap bisa lewat Terminal II (Terminal kedatangan internasional) dengan membayar Rp 800 ribu sampai Rp 2 juta untuk setiap orang," lanjut Anis.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam kesempatan sama mengaku mereka mendapat banyak masukan dan bahan pertimbangan berdasarkan pengakuan para buruh migran dan Migrant CARE. Hal itu, lanjut dia, berguna buat dikumpulkan dan direkomendasikan oleh KPK terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang sedang dibahas di DPR.

"Ini akan menjadi rekomendasi KPK nantinya kepada presiden terpilih tentang apakah BNP2TKI dilikuidasi atau diubah bentuknya," ujar Adnan. (mdk/has)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bantah Politisasi Kasus Korupsi di Kemnaker yang Seret Cak Imin
KPK Bantah Politisasi Kasus Korupsi di Kemnaker yang Seret Cak Imin

KPK menegaskan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TNI di Kemnaker murni proses hukum.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Reyna Usman
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Reyna Usman

Ali Fikri menegaskan, hingga kini penggeledahan kediaman politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker

KPK belum bersedia memberikan keterangan lengkap terkait penggeledahan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta-Fakta Korupsi Kemenaker 2012, KPK Baru Tahan Politikus PKB Reyna Usman
VIDEO: Fakta-Fakta Korupsi Kemenaker 2012, KPK Baru Tahan Politikus PKB Reyna Usman

KPK resmi menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang terjadi pada 2012

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Dua Saksi Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin
KPK Periksa Dua Saksi Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin

Tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi pada hari ini, Selasa (10/10/2023)

Baca Selengkapnya
Geledah Kediaman Reyna Usman, KPK Temukan Dokumen Transfer ke Berbagai Pihak
Geledah Kediaman Reyna Usman, KPK Temukan Dokumen Transfer ke Berbagai Pihak

Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Baca Selengkapnya
KPK ‘Gaspol’ Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI era Cak Imin, 3 Orang Jadi Tersangka
KPK ‘Gaspol’ Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI era Cak Imin, 3 Orang Jadi Tersangka

Kasus itu terjadi saat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Menaker. Hari ini, Kamis (5/10), KPK memeriksa Politikus PKB Reyna Usman.

Baca Selengkapnya
Akankah Cak Imin Penuhi Panggilan KPK Hari Ini?
Akankah Cak Imin Penuhi Panggilan KPK Hari Ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya
69 Warga Karawang Hilang Kontak dan Disiksa saat Kerja di Luar Negeri
69 Warga Karawang Hilang Kontak dan Disiksa saat Kerja di Luar Negeri

Kasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.

Baca Selengkapnya
Polri Ungkap 397 Kasus TPPO Periode Oktober-November 2024, Total 904 Orang Selamat
Polri Ungkap 397 Kasus TPPO Periode Oktober-November 2024, Total 904 Orang Selamat

Para pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPW PKB Bali Atas Kasus Korupsi TKI Kemenaker
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPW PKB Bali Atas Kasus Korupsi TKI Kemenaker

Reyna merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kemenakertrans Tahun 2012.

Baca Selengkapnya