Raker dengan Komisi IX DPR, Menkes dicecar lagi soal vaksin palsu

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek kembali dicecar anggota DPR terkait kasus vaksin palsu. Kali ini dalam Rapat Kerja (Raker) tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu yang digelar di Komisi IX DPR.

Dalam paparan awalnya, Nila mengatakan pihaknya akan segera menuntaskan kasus ini secara hukum. Dia juga berujar sudah berupaya memutus jaringan vaksin palsu yang sudah beredar di RS seluruh Indonesia.

"Melakukan pengungkapan seluruh jaringan tindak pidanan vaksin palsu," kata Nila dalam Raker dengan komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).

‎‎Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Siti Masrifah sepakat ada pengungkapan peredaran vaksin palsu. Dia berharap segera diungkap ke publik fasilitas kesehatan mana saja yang mengedarkan vaksin tersebut.

"Saya setuju bahwa kami mohon pada ibu menteri membuka faskes apa saja yang terlibat peredaran vaksin palsu. Kalau tidak mau menyampaikan itu, kami ingin tahu alasannya apa. Kami minta penjelasan dari ibu menteri dan seluruh jajaran," kata Politikus PKB tersebut.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kecewa Menkes seolah melindungi fasilitas kesehatan yang mengedarkan vaksin palsu. Hal tersebut lantaran data yang dipaparkan Nila hanya bersifat inisial dari fasilitas kesehatan.

"Nama-nama faskes yang terlibat sudah disebut tapi inisial. Ini kok seperti pelaku pencuri ayam. Padahal maling ayam dan koruptor saja namanya lengkap, dipermalukan. Kenapa orang yang mengancam nyawa anak Indonesia malah ditutup-tutupi. Mengapa kok faskes semacam ini seakan-akan dilindungi. Saya minta hari ini diungkap," ungkap Saleh.

‎Politikus PAN tersebut juga mendesak Nila mengungkap titik sentral dari jaringan tersebut. "Siapa yang bertanggung jawab, distribusinya siapa, kok ada limbah kesehatan itu bisa didaur ulang lagi. Minimal ada penjelasan yang membuat kita yakin pemerintah bekerja soal ini," ujarnya.

Dia juga meminta Nila menjelaskan, seperti apa langkah pemerintah dalam memutuskan mata rantai peredaran vaksin palsu. Selain itu harus bisa memastikan seperti apa dan di mana saja ada vaksin yang legal.

‎"Bidan, dokter yang terlibat belum dijelaskan. Limbah kesehatan kalau tidak ada yang tampung orang bekerja di situ, tidak akan mungkin keluar," pungkasnya.