Follow
Raker dilanjutkan, DPR desak menkes ungkap RS penyedia vaksin palsu
Merdeka.com - Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek kembali melanjutkan rapat kerja yang salah satu fokusnya terkait peredaran vaksin palsu. Berbeda dengan kemarin, rapat kali ini juga dihadiri Bareskrim, PT Bio Farma, IDAI dan satgas penanggulangan vaksin palsu.
Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan rapat ini akan fokus pada enam poin terkait penyebaran dan penanggulangan vaksin palsu.
"Ada 6 poin pokok yang perlu dijawab oleh pemerintah, khususnya kementerian kesehatan terkait vaksin palsu ini," katanya saat ditemui sebelum raker di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Siapa yang memimpin diskusi tentang pencegahan hoax di Pekanbaru? Kolaborasi ini terwujud dalam diskusi santai antara Satreskrim Polresta Pekanbaru, dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra, dan sejumlah admin media sosial di salah satu kafe di Pekanbaru.
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
Enam poin yang dimaksud antara lain, meminta pemerintah menjelaskan isi kandungan vaksin palsu dan membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu. Selain itu, pemerintah diharapkan juga mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan vaksin palsu tersebut.
"Dan kita harap pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa peredaran vaksin palsu dapat dihentikan dalam waktu dekat," harapnya.
Sebenarnya, dalam raker ini akan dibahas mengenai anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2017. "Tapi masalah vaksin palsu belum berhasil diselesaikan, sehingga pembahasan anggaran Kemenkes 2017 baru akan dibahas, setelah masalah vaksin palsu tuntas," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca Selengkapnya
Rapat pun yang mulanya akan berlangsung, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat belum terpenuhin.
Baca Selengkapnya
Dia menyayangkan Kementerian Agama tidak memenuhi permintaan klarifikasi dari Pansus.
Baca Selengkapnya
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya