Ramai-Ramai Anggota DPRD Gadaikan SK Pengangkatan, Buat Apa?
Merdeka.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta diketahui menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan sebagai anggota dewan periode 2019-2024 ke Bank DKI. Hal ini rupanya tak hanya dilakukan DKI dan saat ini saja, tapi juga di daerah lain dari waktu-waktu lalu.
Lantas apa yang melatarbelakangi anggota dewan menggadaikan SK pelantikannya? Berikut ulasannya:
Untuk Pinjam Uang ke Bank
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang terpilih jadi anggota DPRD? Fadel Islami merintis karir politiknya sejak tahun 2021.
-
Kapan pelantikan anggota DPRD Jateng? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Apa yang akan didapatkan Anggota DPR periode 2024-2029? Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA),
-
Kenapa anggota PPS Pilkada 2024 dapat santunan? Satuan biaya perlindungan ini diperuntukkan jika terjadi kecelakaan kerja selama penyelenggaraan pemilihan
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Anggota DPRD DKI diketahui mengajukan kredit ke Bank DKI dengan jaminan Surat Keputusan (SK) penetapannya sebagai anggota dewan. Beragam alasan para wakil rakyat tersebut meminjam uang dengan menggadaikan SK. Salah satunya, untuk menutupi utang yang dipinjam ketika masa kampanye.
Sekretaris perusahaan Bank DKI Jakarta, Herry Djufraini mengatakan, kredit diberikan lantaran gaji anggota DPRD DKI melalui Bank DKI. Syarat yang diberikan kepada anggota legislatif tersebut tidak berbeda dengan nasabah lainnya.
"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit di Bank DKI," katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (19/9).
Meski tidak secara gamblang menyebutkan jumlahnya, dia mengungkapkan, ada sekitar 10 hingga 20 orang yang sudah menerima fasilitas itu dengan jumlah besaran kredit multiguna. Proses fasilitas kredit ini, Herry menjelaskan, sama dengan proses pengajuan kredit pada umumnya. Artinya ada pengajuan permohonan dari calon debitur.
Untuk Renovasi Rumah & Biaya Sekolah Anak
Anggota DPRD Provinsi Banten menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk pinjaman di bank menjadi 20 orang. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah.
Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengungkapkan alasan para wakil rakyat menggadaikan SK pengangkatannya tersebut beragam, mulai dari untuk renovasi rumah hingga untuk biaya pendidikan sekolah anak.
Untuk nominal peminjaman yang ditawarkan pihak Bank sendiri mulai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per anggota. "Misalkan plafonnya pengen lebih tinggi harus ada jaminan lain dari yang bersangkutan dengan pihak perbankan," ujar Deni.
Untuk Bayar Utang Kampanye
Sejumlah anggota DPRD Jawa Barat juga menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk pinjaman Bank Jabar (BJB). Anggota DPRD Fraksi Gerindra Daddy Rohanady mengatakan uang tersebut bisa digunakan untuk membayar sisa utang selama kampanye 2019.
Menurut Daddy, ada juga rekannya yang menggadaikan SK untuk membeli rumah sampai memberi kendaraan. "Mayoritas (untuk bayar) utang sisa kampanye. Ada juga butuh untuk rumah karena tidak punya rumah di sini (Bandung)," kata Daddy.
40 Persen Anggota DPRD Ciamis Gadaikan SK
Sementara itu, sebanyak 40 persen anggota DPRD Kabupaten Ciamis menggadaikan SK pelantikan untuk mengajukan kredit ke bank. Ketua sementara DPRD Ciamis, Nanang Pertama mengatakan menggadaikan SK ke bank adalah hal yang wajar dan tidak dilarang.
Nanang mengatakan rata-rata uang pinjaman tersebut digunakan untuk membayar utang paska kampanye 2019. "Meminjam uang ke perbankan itu bagus, daripada meninggalkan utang setelah kampanye. Kalau utang ke Perbankan itu ada asuransinya," jelas Nanang.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris DPRD mengatakan tidak ada aturan yang melarang anggota dewan untuk menggadaikan SK mereka kepada bank.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaPolres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaLima kader PDIP yang melayangkan gugatan SK DPP PDIP mengaku dijebak. Mereka pun mengungkap siapa yang menjebaknya.
Baca SelengkapnyaPasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.
Baca SelengkapnyaKPK juga turut memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono.
Baca SelengkapnyaAdapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.
Baca SelengkapnyaLima kader PDIP mengaku dijebak serta ditipu untuk memberikan tanda tangan
Baca SelengkapnyaPolisi juga amankan delapan unit mobil dengan plat nomor palsunya disertakan 25 KTA DPR yang diduga palsu.
Baca SelengkapnyaPolisi mengamankan barang bukti delapan mobil dengan pelat palsu serta 25 kartu tanda anggota DPR.
Baca SelengkapnyaAda yang mundur karena ingin melanjutkan study di luar negeri, namun mayoritas bukan itu.
Baca Selengkapnya