Ramai-ramai bantah tak kecipratan duit korupsi proyek e-KTP

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sejumlah nama beredar dan masuk dalam dakwaan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam kasus mega korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Irman (Mantan Dirjen Disdukcapil Kemendagri). Nama-nama besar itu ada yang masih duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi kepala daerah dan lain sebagainya.

Setelah namanya tertulis dan disebut-sebut dalam BAP tersebut, mereka ramai-ramai membantah tak kecipratan duit korupsi proyek e-KTP. Juru bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan, dalam dakwaan tersebut tidak hanya sekedar mencatut nama orang melainkan juga peran-peran dalam proyek yang digagas mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

"Terkait dengan nama-nama yang akan disebutkan nanti pada tanggal 9 Maret, kami akan buka pada proses dakwaan. Kita tentu tidak hanya bicara soal nama-nama yang ada didakwaan, tetapi lebih kompleks dari itu. Ada nama-nama, peran, dan posisi yang bersangkutan dalam rentang waktu proyek e-KTP," ujar Febri saat memberikan keterangan pers, Senin (6/3).

Orang lain juga bertanya?

Febri menyebutkan setidaknya ada 23 orang anggota DPR khususnya komisi II DPR baik masih menjabat atau tidak, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Namun tidak semua anggota DPR yang diperiksa hadir memenuhi panggilan.

"Anggota DPR yang hadir sekitar 15 orang dalam proses pemeriksaan di penyidikan," tukasnya.

Nama Ketua DPR Setya Novanto ada dalam BAP tersangka Irman (mantan Dirjen Disdukcapil Kemendagri). Saat pengadaan e-KTP 2011-2012, Novanto masih duduk sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di Senayan.

Novanto yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Golkar ini bersumpah tidak menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP. Sebagai Ketua fraksi saat itu, Novanto mengklaim kerap membatasi diri untuk ikut membahas pengadaan e-KTP di Komisi II.

"Yang jelas saya tidak pernah membicarakan jauh, kalau bicara e-KTP saya selalu menghindar," klaim Novanto, Selasa (7/3).

Menurutnya, saat masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar, ia telah memberikan kepercayaan kepada mantan Ketua Komisi II Chaeruman Harahap dan anggota Banggar Agun Gunandjar untuk membahas anggaran proyek itu.

"Sebagai Ketua Fraksi pada waktu itu Ya kita hanya sebatas memberikan kepercayaan kepada pihak komisi 2 dalam hal ini seperti kepada saudara Choiruman terus kepada saudara Agun dan itu hal-hal yang normatif saja," jelasnya. (mdk/msh)