Ramai-ramai minta lembaga survei diaudit

Merdeka.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) berencana mengaudit sejumlah lembaga survei yang ada di bawah naungannya. Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk menduga ada pihak-pihak sengaja ingin merusak berjalannya Pilpres 2014.

Dia yakin, jika lembaga survei menggunakan metode sesuai dengan kaidah yang ada, hasil hitung cepat tidak akan berbeda.

"Karena itu, Persepi percaya bahwa adalah penting bagi setiap lembaga penelitian menjelaskan proses penelitian quick count yang dilakukannya ke depan publik sehingga masyarakat secara luas dapat memahami perbedaan hasil yang terjadi," ujar Hamdi usai menghadiri hitung cepat SMRC dan LSI di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (9/7) kemarin malam.

Dia meminta agar lembaga survei memberikan pertanggungjawaban kepada publik tentang metodologi hasil hitung cepat tersebut. Khususnya metode penelitian yang digunakan seperti pengambilan data sample dan lainnya.

"Ini diperlukan untuk mencegah proses politik demokratis ini tidak dicederai oleh lembaga-lembaga oportunis, yang dengan sengaja memanipulasi hasil quick count hanya untuk kepentingan politik sempit tertentu," tegas dia.

Tak cuma Persepi, beberapa pihak juga menginginkan agar lembaga-lembaga survei diaudit. Siapa saja mereka? Berikut mereka-mereka yang meminta agar lembaga survei diaudit, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Jumat (11/7):

Mahfud dan Fadli Zon minta semua lembaga survei diaudit

Hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei mengalami perbedaan. Alhasil, kedua kubu pasangan capres dan cawapres langsung mengklaim kemenangannya masing-masing. Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) pun berencana mengaudit lembaga survei yang dianggap memanipulasi data.Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD menyatakan tak mau tahu perihal audit yang bakal dilakukan Persepi terhadap beberapa lembaga survei tersebut. Pasalnya, pihaknya merasa tidak ada berafiliasi dengan lembaga-lembaga tersebut."Terserah mereka saja, kan kalau kita tidak ada kepentingan dengan audit-audit gitu, kepentingan kita itu hasil resmi KPU saja," kata Mahfud di Rumah Polonia, Jakarta, Kamis (10/7) kemarin.Sementara, Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon ini mengaku setuju apa yang akan dilakukan Persepi. Namun, pihaknya ingin agar semua lembaga diaudit."Kita melihat survei itu akan terafiliasi, ada konflik kepentingan dalam satu survei. Misal Saiful Mujani, dia juga SMRC. Jadi ini kan terafiliasi. Jadi saya kira mau audit, semua juga harus diaudit," jelas Fadli.

Peneliti Unpad

Peneliti Kebijakan Publik UNPAD Yogi Suprayogi Sugandi menilai lembaga survei yang telah mengeluarkan hitung cepat pada pemilihan presiden 2014 harus diaudit dan diumumkan masyarakat terlebih dahulu. Pasalnya, lembaga-lembaga survei tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda dalam hasil hitung cepatnya."Mereka semua harus diaudit dan diumumkan ke masyarakat, mana yang kredibel. Walau, bagaimanapun keputusan akhirnya dapat dibandingkan dengan keputusan KPU. Sebab, secara keilmuan, bila menggunakan metode yang sama, maka hasilnya pun tidak akan jauh beda," ujar Yogi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/7).Menurut dia, lembaga-lembaga survei tersebut bisa digunakan bukan untuk opini ketika pemilihan-pemilihan saja. Tetapi, juga bisa diambil untuk dijadikan alat untuk mengambil keputusan dalam kebijakan publik. "Di Inggris misalnya untuk mengambil keputusan sebuah kebijakan bisa menggunakan lembaga survei ini," kata dia.Untuk itu, Yogi meminta Persepi untuk mengaudit para anggotanya sehingga hasil survei yang dikeluarkan menjadi valid. Selain itu, ajang pilpres kali ini menjadikan pertarungan lembaga-lembaga survei yang kredibel dan integritas."Kita lihat misalnya SMRC mereka sangat transparan ketika membuat survei dengan membuka selebar-lebarnya ruangan tempat mereka mengolah data, tapi sebaliknya ada beberapa lembaga survei yang tidak mau membuka lebar-lebar dapur operasinya, menurut saya ini sangat disayangkan. Akan menjadi bumerang buat lembaga survei tersebut," jelas dia.

Topik pilihan: Prabowo-Hatta | Jokowi-JK

Dosen UGM

Pengamat Politik Universitas Gajah Mada Ari Dwipayana berharap agar lembaga survei yang mempublikasikan hasil quick count dalam pemilu presiden 2014 diaudit."Ini seharusnya tidak terjadi jika lembaga survei konsisten dalam menerapkan metodologi dan berjalan dalam kaidah kaidah etika surveyor," kata Ari, Kamis (10/7) kemarin.Dengan metode sama, menurut Ari Dwipayana, harusnya hasilnya pun tak jauh beda. Namun ternyata banyak lembaga survei hasilnya sangat jauh berbeda.Menurutnya, saat ini ada 8 lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla dengan selisih yang berbeda-beda, antara? 1,9 - 6,74 persen. Sementara ada juga 4 lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta dengan selisih 0,28-4,1 persen.

Topik pilihan: Prabowo-Hatta | Jokowi-JK

Tantowi Yahya

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, mengatakan semua lembaga survei harus transparan. Mereka juga harus mau diaudit."Lembaga survei harus mau diaudit," kata Tantowi di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (10/7).Menurut Tantowi, faktanya ada lembaga-lembaga survei yang pemiliknya menjadi anggota tim sukses salah satu kubu calon presiden. Sehingga hasil surveinya pun diragukan."Ketika dikerjakan lembaga survei di mana pemiliknya ada di salah satu kubu timses, maka akan dipertanyakan kenetralannya oleh publik," kata Tantowi."Bagaimana pun, mereka adalah bagian dari tim pemenangan," imbuh adik kandung Helmy Yahya ini.