Follow
Rano Karno sebut 13 proyek pembangunan di Banten terbengkalai
Merdeka.com - Banyak proyek pembangunan di Banten berhenti setelah Gubernur Ratu Atut Chosiyah masuk tahanan. Proyek itu terhenti karena tak kunjung ada pelimpahan kewenangan dari gubernur yang ada di penjara kepada wakil gubernur dalam hal ini Rano Karno.
"Mandek pasti, ada 13 surat pembangunan (yang mandek)," ujar Rano Karno usai acara peringatan HUT PDIP ke-41 di Kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Menurut Rano Karno, berdasarkan mekanisme, Ratu Atut kini masih sah sebagai Gubernur Banten. Oleh karena itu semua surat-surat harus ditandatangani oleh Atut.
-
Siapa pendiri Kerajaan Banten? Walau sebagai peletak pondasi berdirinya Kerajaan Banten, namun Sunan Gunung Jati diketahui tak pernah menjadi raja di sana hingga wafatnya.
-
Bagaimana Sunan Gunung Jati mendirikan Kerajaan Banten? Setelah wilayah Banten dan sebagian Jawa Barat berhasil dikuasai Demak, Sultan Trenggono lantas menjadikan Syarif Hidayatullah untuk mendirikan kerajaan bercorak Islam di tanah Banten pada 1527.
-
Mengapa Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan di Banten? Salah satu alasan mengapa wilayah Banten di-Islamkan perlahan adalah untuk mencegah masuknya pengaruh buruk Portugis.
-
Kapan Kerajaan Banten didirikan? Setelah wilayah Banten dan sebagian Jawa Barat berhasil dikuasai Demak, Sultan Trenggono lantas menjadikan Syarif Hidayatullah untuk mendirikan kerajaan bercorak Islam di tanah Banten pada 1527.
-
Dimana letak kerajaan kuno Banten Girang? Kerajaan itu letaknya berada di hulu teluk Banten.
-
Siapa yang memimpin Karesidenan Banten pertama? Setelah Banten memulai dengan sistem pemerintahan baru, Gubernur Jenderal Hindia Belanda langsung menetapkan pemimpin karesidenan yang pertama di Banten yakni Jacobus de Bruin.
"Jadi begini mekanismenya beliau (Atut) masih Gubenur, semua surat-surat harus ditandatangani beliau (Atut)," kata Rano
Rano mengaku dirinya hanya dapat menunggu peralihan kewenangan. Mendagri secara tegas mengatakan kepada dirinya untuk menunggu kepastian dari KPK.
"Mendagri sudah tegas cuma kita menunggu izin dari KPK untuk menjadi gubernur, makanya yang kita bisa tunggu," kata Rano
Lebih lanjut, Rano dan Mendagri pekan depan berencana segera membahas terkait surat pelimpahan dirinya yang akan segera menggantikan Atut sebagai gubernur Banten.
"Solusinya bagaimana? Makanya minggu depan, saya akan berkoordinasi ke mendagri untuk mencari solusinya seperti apa," ujar aktor yang populer dalam sinetron 'Si Doel Anak Sekolahan' itu.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berdebat dengan Cawagub Jakarta Rano Karno soal Indeks Pembangunan Manusia di Banten.
Baca Selengkapnya
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempertimbangkan Rano Karno maju di Pilgub Banten 2024.
Baca Selengkapnya
Rano mengaku siap maju pada perhelatan tersebut bila direstui ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Meskipun, kata Beno, Jakarta sudah tak lagi menjadi ibu kota, namun kultur jangan sampai hilang.
Baca Selengkapnya
Rano menceritakan kisah semasa kecilnya saat tinggal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Rano Karno atau biasa disapa Bang Doel melakukan blusukan ke wilayah Eretan 2, Condet, Jakarta Timur, Jumat (11/10).
Baca Selengkapnya
Rano dinilai bisa dipasangkan dengan Anies, karena Anies membutuhkan sosok yang bisa mewakili semua kelompok.
Baca Selengkapnya
Momen menarik ketika Ridwan Kamil mencecar Rano Karno alias Si Doel ketika menjabat sebagai Gubernur Banten
Baca Selengkapnya
Saat ini, progres pembangunan Masjid Apung baru penancapan pondasi di pantai Ancol, sementara proyek Museum Rasulullah, belum ada konstruksi.
Baca Selengkapnya
Rano Karno mengakui masalah banjir di ibu kota tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja.
Baca Selengkapnya
Rano mengaku terkesima ketika datang ke Kampung Pandawa.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, pemerintah membangun dua waduk yakni Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta.
Baca Selengkapnya