Rano ngaku sudah larang bos PT BGD beri uang ke anggota DPRD Banten

Merdeka.com - Gubernur Banten Rano Karno mengaku sempat menolak permintaan sejumlah uang dari anggota DPRD Banten untuk memuluskan akuisisi Bank Pundi yang akan diubah namanya menjadi Bank Banten. Dia menjelaskan untuk bisa mengakuisisi dan mengendalikan sebuah Bank, porsi saham harus diatas 50 persen.

"Kita ingin jadi pengendali, artinya (porsi saham) harus di atas 50 persen dong. Karena dengan menjadi pemegang saham, dia bisa berubah namanya menjadi Bank Banten. Kalau tidak bisa berubah, kita enggak bakal ambil," kata Rano seusai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/1).

Rano juga menyampaikan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada anggota DPRD Banten meminta uang ke PT Banten Global Development terkait pembentukan Bank Banten. "Saya tidak menyebutkan siapa tapi dewan," lanjutnya.

Dia mengatakan bahwa dirinya melarang Direktur Utama PT BGD Ricky Tampinongkol memberi sejumlah uang demi pembentukan Bank Banten. "Saya sudah larang. Intinya seperti itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini Rano Karno dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk Ricky Tanpinongkol, dirut PT BGD,lantaran posisinya sebagai gubernur dinilai bisa memberikan keterangan secara rinci soal dana dalam pembentukan bank Banten yang sarat dengan korupsi.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, dua di antaranya merupakan anggota DPRD Banten yakni SM Hartono sebagai wakil ketua DPRD Banten, ketua komisi III DPRD Banten, Tri Satya Santosa dan Direktur utama PT Banten Global Development, Ricky Tampinongkol.

Ketiganya ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Selasa, (1/12/2015). Dalam OTT kali itu KPK mengamankan delapan orang, di antaranya dua anggota DPRD Banten, satu Dirut PT BGD, dua orang staff PT BGD, tiga orang supir, uang pecahan USD 100 dengan total USD 11.000 dan uang Rp 60 juta.

Atas perbuatannya Ricky dikenakan Pasal 5 huruf a atau b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP, sedangkan SM Hartono dan Tri Satya Santosa dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 undang-undang yang sama.