Rapat Bareng Bea Cukai, Komisi IX Singgung Reformasi Internal sampai Minyak Goreng

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. Pada kesempatan itu, Komisi IX menyoroti reformasi internal di tengah kasus penyelundupan minyak goreng yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).

Anggota Komisi IX DPR Masinton Pasaribu mengingatkan Dirjen Bea Cukai Askolani saat dilantika Menteri Keuangan Sri Mulyani 2021 yakni mempertahankan prestasi DJBC pada tahun sebelumnya yakni target penerimaan negara.

Selain itu, Askolani juga ditugaskan Sri Mulyani untuk dapat melanjutkan program reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta memperkuat integritas, budaya organisasi, hingga pengeluaran kelembagaan.

Sementara di lapangan, lanjut Politikus PDIP tersebut butuh pengarahan Dirjen Bea dan Cukai, seperti, misalnya, mengenai kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya. Masinton mengingatkan bahwa Indonesia merupakan penghasil minyak sawit.

"Bagaimana arahan dirjen terkait ekspor CPO dan segala macam kan itu butuh panduan juga pak, kalau pak Dirjen suka keliling-keliling ke daerah, itu bagus pak, tapi perlu juga rapat-rapat rutin briefing harian yang itu juga memperkuat personel di lapangan," ucap Masinton, seperti dikutip Antara.

Padahal, menurutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sedang mengalami banyak masalah di internal-nya, bahkan tengah disoroti karena dugaan sejumlah skandal penyelundupan dan korupsi yang ditangani sejumlah penegak hukum, salah satunya Kejaksaan Agung.

Masinton mengingatkan sejak Askolani dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2021 lalu, ia ditugaskan khusus mempertahankan prestasi DJBC pada tahun sebelumnya yakni target penerimaan negara.

Selain itu, Askolani juga ditugaskan Sri Mulyani untuk dapat melanjutkan program reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta memperkuat integritas, budaya organisasi, hingga pengeluaran kelembagaan.

Sementara di lapangan, lanjut Politikus PDIP tersebut butuh pengarahan Dirjen Bea dan Cukai, seperti, misalnya, mengenai kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya. Masinton mengingatkan bahwa Indonesia merupakan penghasil minyak sawit.

"Bagaimana arahan dirjen terkait ekspor CPO dan segala macam kan itu butuh panduan juga pak, kalau pak Dirjen suka keliling-keliling ke daerah, itu bagus pak, tapi perlu juga rapat-rapat rutin briefing harian yang itu juga memperkuat personel di lapangan," ucap Masinton.

Askolani dalam kesempatannya menjawab bahwa pihaknya telah melakukan penguatan di internal, sehingga posisi dan langkah-langkah yang dilakukan selama ini bisa konsisten, akuntabel dan transparan.

"Walaupun kami memang banyak melakukan kunjungan ke lapangan. Banyak manfaat yang kami lihat. Kami harus tahu bagaimana posisi dari teman-teman abdi di Bea Cukai, apalagi dalam menghadapi pandemi," ujar Askolani.

Askolani menyebutkan dalam tiap kunjungannya ke daerah, selalu mengajak jajaran pimpinan di pusat. Dia beralasan agar mereka juga mengetahui bagaimana kondisi sebelum pandemi dan pada waktu pandemi.

"Di sana tentunya dalam menyusun kebijakan, memperbaiki segala aspek di bea dan cukai ini harus melihat kondisi di lapangan. Alhamdulillah dari kunjungan di lapangan itu kami tahu bagaimana kapasitas kapal kami, bagaimana mesinnya yang rusak," katanya.

Kemudian, lanjut dia kunjungan itu juga bisa mengetahui soal bagaimana SDM yang tidak pernah dipindahkan, kemudian bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di pelosok-pelosok, perbatasan-perbatasan sampai ke Papua.

Hal itu, menurut Askolani menjadi pengingat melakukan langkah-langkah perbaikan di Pusat. Askolani mengatakan, banyak hal yang didapatkan sehingga menjadi salah satu proses perbaikan yang sedang disiapkan.

"Jadi kami mainkan dua tools. Ke lapangan kami dapatkan masukan. Penguatan kepada teman-teman di lapangan yang melakukan penugasan yang sangat konsisten dan tantangan yang sangat banyak, tetapi kemudian dari situ kita melakukan banyak langkah perbaikan di pusat," ucapnya.

Askolani menambahkan pihaknya pada 2021 telah menyusun program reformasi keberlanjutan bea dan cukai jangka menengah. Hal itu dilakukan dengan empat pilar.

Pertama, dari sisi integritas dan organisasi, kedua, dari sisi pelayanan, ketiga dari sisi pengawasan, dan keempat dari sisi penerimaan.

"Ini tentunya kami desain setelah kami juga mendapatkan masukan dan melihat kondisi di lapangan," ujarnya menegaskan.