Rapat Bareng Kemendagri, Wali Kota Tangerang Irit Bicara

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri hari ini menggelar rapat musyawarah bersama Kemenkumham, Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten. Rapat ini terkait perseteruan Menkumham Yasonna H. Laoly dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah.

Berdasarkan pantauan di Gedung B Kemendagri, Kamis (18/7), Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo memimpin rapat tersebut. Dimana turut juga dihadiri oleh Gubernur Banten Wahidin Alim dan Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto.

Berdasarkan jadwal rapat tersebut dimulai pukul 13.00 WIB. Namun, rapat tersebut baru dimulai sekitar pukul 13.50 WIB, dimana setelah Wali Kota Arief tiba.

Orang lain juga bertanya?

Arief mempercepat langkahnya untuk masuk ke dalam ruang rapat. Tak ada satu patah pun disampaikan oleh Arief saat tiba, dan langsung duduk di depan.

Sebelumnya, saat meresmikan Poltekip dan Poltekim di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Yasonna meminta jajarannya untuk tidak mengurus izin yang berkaitan dengan pembangunan dua Poltek tersebut ke Pemkot Tangerang.

Yasonna bahkan menyebut Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kurang ramah. Bahkan Arief dituding menghambat pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

"Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya tidak mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kemenkum HAM," kata Yasonna dalam pidato peresmian kampus tersebut, Rabu (10/7).

Wali Kota Tangerang lalu menghentikan sementara layanan publik pada sejumlah sarana milik Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan setelah Yasonna menyampaikan komentar pedasnya yang menyebutkan Arief mencari gara-gara.

Pemkot Tangerang, melalui surat perintah Nomor 593/2341-Bag.Hukum/2018 yang ditandatangani 10 Juli 2019 oleh Arief memastikan menghentikan layanan umum pengangkutan sampah, perbaikan drainase, perbaikan dan penerangan jalan di permukiman penduduk yang berada di atas lahan Kemenkum HAM.

Selanjutnya, surat tersebut diprotes masyarakat di dua kompleks Pengayoman dan Kehakiman. Hingga membatalkan kebijakan itu dan hanya menerapkan untuk perkantoran milik Kemenkum HAM di Tangerang.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)