Rapat bareng Pansus Pelindo, Kepala BPKP dihujani kritik

Merdeka.com - Dalam rapat panitia khusus (Pansus) Pelindo II, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana dihujani kritik. Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka geram atas ketidaksiapan Ardana memberikan keterangan dan data.

"Nanti akan kita cek apakah Anda memberikan dokumen asli atau tidak. Kami serius di sini dan Anda tadi melakukan sumpah bukan main-main. Kita tidak sedang syuting sinetron. Anda datang tidak membawa data apa-apa, tidak ada presentasi. BPKP ini akuntan keuangan negara atau siapa?" bentak Rieke dalam sidang Pansus di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Dari dokumen yang dikeluarkan BPKP, tak satupun mengacu pada undang-undang. Tak ada pondasi hukumnya.

"Ini persoalan aset negara, tata kelola BUMN dan BPKP itu lembaga negara, lembaga pemerintah. Ini rapat disaksikan oleh seluruh media," ungkapnya.

Sebagai lembaga akuntan keuangan negara, BKPK harus bekerja professional. "Bantu kami, kita bukan untuk menjatuhkan orang per orang," ucapnya.

Rieke berharap BPKP mempersiapkan segala dokumen sebelum memenuhi undangan Pansus selanjutnya. Pansus tidak akan menerima argumentasi hanya berdasar aturan internal BPKP.

"Bersikaplah sebagai akuntan negara. Oleh karena itu pada penjadwalan yang akan datang kita meminta kajian secara filosofis yuridis. Aturannya di undang-undang harus jelas. Datang ke sini kami harap lebih siap lagi," tegasnya.

Dalam rapat yang dilakukan pada masa reses ini, hanya dihadiri 4 perwakilan fraksi dan 7 anggota Pansus. Beberapa diantaranya yaitu Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, Wakil Ketua Pansus Teguh Juwarno, Fraksi PdIP Sukur Nababan, Junimart Girsang, Irmadi Lubis, Fraksi Gerindra Mohamad Hekal, dan Fraksi PPP Mukhlisin. (mdk/noe)