Rapat dengan DPR, Kementerian PPPA Minta Tambah Anggaran Rp37 M untuk 2020

Merdeka.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9). Rapat itu membahas anggaran kerja untuk tahun 2020.

Menteri Yohana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp37 miliar. Anggaran itu untuk sekolah-sekolah perempuan serta pelatihan-pelatihan.

"Jadi tadi dalam rapat kerja kita udah bicara tentang penambahan anggaran. Jadi anggaran kami ditambah Rp37 miliar dan itu ditujukan untuk sekolah-sekolah perempuan, pelatihan. Training-training untuk bagaimana memperhatikan kaum perempuan dan korban kekerasan juga janda-janda atau perempuan-perempuan yang menyatakan mereka sebagai kepala keluarga," ungkapnya.

Pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak awalnya sebesar Rp273 miliar. Angka ini turun sekitar 49 persen dari pagu sebelumnya.

Penurunan angka ini dipermasalahkan oleh anggota Komisi VIII. Sebab, DPR pernah berusaha menaikkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 50 persen.

"Di awal periode, Komisi VIII telah berhasil untuk menaikan anggaran KemenPPPA sampai dengan 50 persen. Tetapi alih alih anggarannya bertambah setiap tahun, KemenPPPA malah mengalami penurunan anggaran yang sangat drastis, yaitu mencapai 49 persen," kata Anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati.

Yohana pun menjelaskan penyebab anggarannya turun. Menurutnya, semua itu karena seluruh anggaran kementerian harus kembali lagi anggaran tahun 2014.

"Tentang anggaran turun ya mengapa turun. Karena itu semua kementerian-kementerian itu kita mulai lagi dari dari awal tahun depan ini kita awali seperti 2014. Jadi itu yang kita lihat menteri yang lain juga kembali seperti awal 2014. Tapi syukurlah bisa ditambah Rp37 miliar mudah-mudahan bisa ke depannya bisa ditambah lagi naik lagi dalam perjalanan. Nanti bisa diminta naik lagi," ungkapnya.

Oleh Karena itu, DPR akan kembali memperjuangkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan naik. Namun karena keterbatasan waktu hal itu anggaran itu akan diperjuangkan kembali di Badan Anggaran (Banggar) DPR.