Follow
Rapat dengan DPR, Polri usul anggaran ditambah Rp 20 T
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam rapat yang membahas anggaran Polri tahun 2016 itu, Badrodin mengusulkan penambahan alokasi anggaran Rp 20,099 triliun.
"Usulan penambahan anggaran pada penetapan alokasi anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 20,099 triliun," kata Badrodin di hadapan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).
Adapun, Badrodin merinci bahwa anggaran tersebut akan dibagi ke tiga sektor. Pertama, untuk kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan remunerasi sebesar Rp 5,172 Triliun.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Siapa Jenderal TNI yang pernah menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan? Tokoh militer TNI-AD asal Jambi ini merupakan satu-satunya Jenderal yang menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan Indonesia dalam waktu yang bersamaan.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Kedua, digunakan untuk meningkatkan dukungan operasional dan pelaksanaan kegiatan fungsi teknis kepolisian dalam rangka memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk penegakan hukum sebesar Rp 8,652 Triliun.
"Ketiga, anggaran akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penanganan gejolak sosial sebesar Rp 6,275 triliun," ujarnya.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wib itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dengan didampingi oleh Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Sementara, Badrodin didampingi oleh sejumlah petinggi Polri.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Agus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri
Baca Selengkapnya
Rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca Selengkapnya
Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca Selengkapnya