Follow
Rapat di DPR, Bang Yos curhat anggaran BIN dipotong
Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (purn) Sutiyoso menggelar rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR. Dalam rapat tertutup itu, Sutiyoso mengatakan akan membahas anggaran BIN dan ancaman-ancaman aksi terorisme dan separatisme.
"Kita rapat pertama akan membahas anggaran dan yang berkembang saat ini soal ancaman teroris dan separatis dan hal-hal penting lainnya," kata Sutiyoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Soal anggaran, pria yang akrab disapa Bang Yos ini mengeluhkan anggaran yang sudah diputuskan di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 2,01 triliun. Anggaran tersebut berbeda dengan APBN 2015, di mana BIN mendapat anggaran Rp 2,6 triliun.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Kenapa Indef khawatir dengan BPN? 'Dugaan saya ini yang akan terjadi pada Badan Penerimaam Negara, satu hingga dua tahun, bagaimana koordinasi, bagaimana membuat SOP yang bagus,' kata Eko. 'Namun sampai hari ini kasus tidak terselesaikan dari asuransi bahkan perbankan. Memang problem kelembagaan ya ketika kelembagaan diubah bukan otomatis yang menghasilkan angka-angka yang fantastis di tax ratio,' terang Eko.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Kenapa rekrutmen CPNS tertunda? Anas menjelaskan, penundaan ini disebabkan oleh sejumlah kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasi ke pihaknya.
"Tentu ada masalah karena yang kita ajukan sesuai keputusan Menkeu dipotong semua, dan yang dipotong tidak BIN aja. Kalau dipotong tidak akan tercapai program-program kita terutama perekrutan 1.000 personel BIN," ujar Bang Yos.
Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan mengutarakan hal tersebut kepada Komisi I DPR sebagai mitra kerja dari BIN, agar program yang direncanakan bisa terealisasi.
"Makanya Komisi I saya minta tolong untuk perjuangkan agar anggaran kita bisa dipenuhi," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bercerita masih minimnya anggaran yang di kementerian yang dipimpinnya
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca Selengkapnya
Menteri Rini juga menanggapi soal peluang pembukaan CPNS 2025.
Baca Selengkapnya
Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia protes ketika rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca Selengkapnya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya