Rapat di Komisi II, TNI, Polri dan Kejaksaan pastikan dukung Perppu Ormas

Merdeka.com - Komisi II DPR kembali melanjutkan rapat kerja membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dengan TNI, Polri dan Kejaksaan Agung. Dari pihak TNI diwakili oleh Letnan Jenderal Dodik Wijanarko, dari pihak Polri diwakili Irjen Raja Erizman, sementara dari Kejaksaan diwakili Adi Toegarisman.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Zainuddin Amali ini diawali dengan pandangan ketiga institusi terkait Perppu pembubaran Ormas. Dodik mengatakan institusi TNI mendukung kebijakan pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut.

"Kami mengikuti dengan dikeluarkan Perppu tentang ini pada prinsipnya TNI mendukung kebijakan politik negara tersebut. Kami mempertegas mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang," kata Dodik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).

Senada dengan Dodik, Raja menyebut Polri juga mendukung Perppu Ormas. Menurutnya, Perppu ini bukan untuk membatasi kebebasan berorganisasi tetapi justru demi menguatkan Pancasila dan UUD 1945.

"Perppu ini diundangkan dengan maksud melakukan penguatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kami siap dukung pemerintah," terangnya.

Menurutnya, Perppu ini juga sebagai upaya pemerintah mencegah berkembangnya paham radikal di Indonesia.

"Perppu menjadi langkah awal untuk merespon ajaran radikalisme telah berkembang. Dengan Perppu ini diharapkan tidak terjadi fanatisme dan ungkapan kebencian yang mengganggu masyarakat," tegas Raja.

Kompak dengan TNI-Polri, Adi mewakili Kejaksaan menyebut pihaknya juga mendukung Perppu ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Perkembangan ada ormas yang sedemikian rupa dengan pergerakan bisa mengganggu pancasila. Oleh karena itu, tidak ada kata lain memang penerbitan Perppu ini keniscayaan untuk menjaga kesatuan bangsa ini," tukasnya.