Rapat Komisi III dengan Polri ricuh, Aziz didebat para anggota
Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin sempat berang karena beberapa anggota komisinya protes terhadap kesimpulan Rapat Kerja Komisi III dengan Kepolisian Republik Indonesia. Permasalahan muncul ketika kesimpulan Aziz sebagai pemimpin sidang, secara tersirat dianggap meminta agar Polri menunda Pilkada. Alasannya, karena belum lengkapnya pemenuhan anggaran keamanan.
"Kita tak perlu berdebat di sini, kebijakan ini nanti dibahas di paripurna. Nantilah kita berkreasi di paripurna. Jangan didebat," kata Aziz di Ruang Sidang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Pernyataan Aziz tersebut justru membuat peserta sidang meminta waktu untuk menanggapi. Salah satunya adalah anggota Komisi III, Melani Leimena Suharli. Dia menyatakan hal ini bertentangan, karena Polri sebelumnya sudah pernah menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan Pilkada Serentak 2015.
-
Dimana diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo digelar? Pada Senin (5/8), PC Fatayat NU Kulon Progo bekerja sama dengan Yayasan LKiS dan Koalisi Lintas Isu menggelar 'Diskusi Kesadaran Warga dalam Memilih Pemimpin yang Ideal' di Kantor PCNU Kulon Progo.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Mengapa rapat paripurna DPR tidak lagi sebut kehadiran virtual? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Kenapa PKB heran debat capres tanpa doa? 'Maksud saya begini, kita ini umat beragama, biasa di momen-momen lain melakukan doa kenapa ini mengheningkan cipta di Taman Pahlawan,' katanya usai debat di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).
-
Kapan diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo diadakan? Pada Senin (5/8), PC Fatayat NU Kulon Progo bekerja sama dengan Yayasan LKiS dan Koalisi Lintas Isu menggelar 'Diskusi Kesadaran Warga dalam Memilih Pemimpin yang Ideal' di Kantor PCNU Kulon Progo.
-
Di mana diskusi tentang Pilkada Inklusif di Yogyakarta? Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif warga, memperkuat jaringan kolaborasi antara komunitas disabilitas dan penyelenggara pemilu, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.
"Sangat tidak bijak bila komisi kita mendominasi masalah hukum. Berkaitan banyak dengan Pilkada, paparan Polri juga sebagian besar menyatakan siap. Ada 200-an lebih penyelenggara pemilu menunggu. Jangan karena persoalan anggaran, menyatakan semua salah, semua harus ditunda," tegasnya.
Kondisi persidangan mendadak gaduh. Banyak anggota yang masih ingin menyampaikan argumennya, yang sebagian besar berisi argumen-argumen satir mengenai ketidaksetujuan mereka akan keputusan sidang tersebut.
"Pimpinan, tolong pakai akal sehat, atas nama republik kita berbicara. Saya ingatkan pimpinan, seluruh daerah sudah siap. Saya siapkan datanya. Kita bicara kurang Rp 550 miliar, yang sudah ready berapa triliun," ujar Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP.
Namun, setelah sekian waktu berbelit, Azis pun melunak. Dia mengakhiri persidangan dengan kesimpulan mengenai penundaan Pilkada, yang jika tidak cukup dana keamanan maka bisa ditunda.
"Masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Maka dengan segala hormat, kita drop aja," pungkasnya.
Diketahui, kesimpulan yang didrop itu berbunyi sebagai berikut, Komisi III DPR RI mempertimbangkan kesiapan pilkada serentak, dengan memperhatikan faktor anggaran dalam menunjang keamanan pilkada serentak.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya"Enggak ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga lah, ya,” kata Bambang
Baca SelengkapnyaDalam rapat koordinasi itu akan dijelaskan soal aturan main dan pelaksanaan debat kandidat.
Baca Selengkapnya