Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi Soal Usulan Pansus Kerusuhan 22 Mei

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk membahas Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2020 hari ini. Rapat itu diwarnai interupsi soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kerusuhan 22 Mei.

"Kami usul bentuk Pansus kerusuhan 22 mei, Anggota keluarga mengalami kebuntuan proses hukum serta mereka yang mengalami akses hukum dan informasi," kata Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6).

Anggota Fraksi PKS yang lainnya, Refrizal menilai pansus ini perlu dibentuk. Dia pun menegaskan pembentukan pansus tersebut juga tidak bertentang dengan Undang-Undang.

"Saya sampaikan kita harus memperjelas, baik itu melalui angket atau interpelasi, dan hak itu tidak melanggar Undang-Undang. Ini adalah UU MD3. DPR punya hak untuk itu. Saya ingin hak ini digunakan sehingga rakyat tahu peristiwa tanggal 21-22 (Mei) ini berapa orang yang dibunuh. Jangan mengentengngkan nyawa manusia," ujar Refrizal.

Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun tidak sependapat dengan usulan tersebut. Dia menyarankan kasus itu diserahkan sepenuhnya pada pemerintah.

"Pandangan saya kurang tepat, kita berikan kepercayaan kepada pemerintah secara sunggu-sungguh, masyarakat bisa menilai, media juga bisa mengungkap, apa yang terjadi dibalik semua ini," ungkapnya.

Politikus PDIP, Arteria Dahlan juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, polisi sudah bekerja profesional dalam menangani kerusuhan 22 Mei.

"Kami melihat yang dilakukan aparat kepolisian yang dilakukan TNI, polisinya rakyat, TNI adalah tentara rakyat, yang dilakukan kemarin sekedar melindungi eksistensi negara melindungi segenal tupah darah Indonesia, melindungi Bawaslu, melindungi KPU. Polisi diberikan bom molotov, rumah polisi dibakar, itu simbol negara," tegas Arteria.