Rapat paripurna, kubu Hemas protes dan keluarkan poster kepada OSO

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat paripurna untuk pertama kalinya semenjak dilantiknya pimpinan DPD yang baru Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. Rapat Paripurna ini diadakan untuk membahas sejumlah agenda.

Di antaranya membahas sikap pimpinan DPD RI terhadap dinamika DPD RI, pemberhentian Irman Gusman selaku senator asal Sumatera Barat, dan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI diikuti penyerahan laporannya oleh Ketua BPK RI. Kemudian juga dibahas soal laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan selama masa reses.

Berdasarkan pantauan Merdeka.com, sebelum rapat dimulai, banyak anggota DPD yang melakukan interupsi soal keabsahan kepemimpinan OSO.

"Kami menyampaikan memang secara yuridis dan politis ada dua kepemimpinan DPD, kita tidak perlu menang-menangan meski pimpinan yang kemarin dilantik MA sudah mengucap sumpah inkostisusional sebab sudah ada keputusan MA yang membatalkan tatib 2016-2017," kata Anggota DPD dari Sulawesi Tengah, Nurmawati di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Anggota DPD yang merasa aspirasinya tidak didengar oleh OSO, melakukan protes dengan mengeluarkan poster bertuliskan 'Sipur 4 April 2017 Inkonstitusional'. Poster tersebut dikeluarkan oleh delapan orang anggota DPD dan menunjukannya ke OSO beserta jajarannya.

Usai puas menunjukan poster ke pimpinan sidang, anggota DPD yang berpihak pada kubu Hemas melakukan walk out dari Ruang Rapat Paripurna.

"Kami akan menyampaikan reses ke pimpinan yang sah pimpinan legal," ujar Nurmawati.

Menurut anggota DPD lainnya, Ana Latuconsina mengaku bahwa aksi protes ini sudah direncanakan.

"Memang kita sengaja karena kita ingin seperti mereka berantem-berantem makanya semua soft (lembut) ya. Enggak boleh anarkis," ujar Ana.

Seperti diketahui, kisruh berebut kursi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terus berlanjut. Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) mengklaim bila mereka lah yang sah dan menganggap kubu Ratu Hemas ilegal.

Sedangkan kubu Hemas juga mengklaim, DPD di bawah pimpinan OSO ilegal. Dia menegaskan, pimpinan DPD periode 2014-2019 adalah kepemimpinan yang sah, taat pada aturan hukum.

"Saya kira apa yang mereka lakukan menurut kami adalah ilegal karena kita harus tetap taat pada aturan hukum. Kami sudah harus menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MA," tegas Hemas.