Rapat pleno MUI bahas PKI, keadilan ekonomi sampai hukum

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno dengan tema 'Upaya bersama menghadapi ancaman terhadap NKRI'. Sejumlah tokoh agama dan anggota dari beberapa ormas Islam hadir dalam rapat pleno tersebut.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin optimis dengan rapat pleno semua permasalahan bangsa bisa diselesaikan dengan cara baik. Terpenting, semua persoalan bisa diselesaikan dengan berdialog.

"Kami punya keyakinan, berbagai permasalahan bangsa bisa diselesaikan dengan dialog, khususnya dialog mencari masalah," kata Din di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/2).

Semula, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan siap hadir dalam rapat pleno tersebut. Salah satu yang akan dibahas adalah ancaman nyata kehidupan bangsa dan negara. Namun, Gatot berhalangan hadir lantaran ada rapat terbatas di Istana Negara.

Kendati begitu, rapat pleno tetap berlangsung. Bahkan, dalam rapat peserta yang hadir menggelar dialog terkait beberapa ancaman nyata yang bisa memecah belah bangsa dan negara, di antaranya; PKI, keadilan ekonomi dan hukum.

"Dan tadi kita bicarakan ancaman nyata kehidupan bangsa dan negara, dan begitu banyak ancaman tersebut," katanya.

"Tadi kita bahas dua yang penting, bahaya komunisme dan ketidakadilan ekonomi dan hukum. Besar harapan kami, tidak pandang remeh. Karena ancaman ini komunisme dan ketidakadilan ekonomi dan lainnya, bukan ilusi, tapi fakta. Bukan wacana tapi realita," katanya.

Di sisi lain, Din meminta semua pihak tidak menuduh MUI atau ormas-ormas islam sebagai pihak yang menggulirkan isu ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ditegaskan dia, apa yang dibahas dalam rapat pleno adalah persoalan yang benar-benar harus jadi perhatian khusus pemerintah.

"Justru ini kami kemukakan, Karena MUI dan ormas-ormas islam punya komitmen tentang eksistensi bangsa ini. Dan akan kami sampaikan dengan pihak terkait," katanya. (mdk/dan)