Follow
Rapat Soal Papua, Mahfud Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, meski keadaan di beberapa wilayah Papua memanas tak membuat pemerintah memutuskan akan menambah pasukan keamanan.
"Enggak, tadi rapat enggak. Menyatakan cukup," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (10/3).
Hal itu dia sampaikan usai rapat koordinasi terkait Papua yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Kenapa TNI butuh pasukan besar di Papua? Butuh ada satu pasukan besar yang diterjunkan serentak untuk mengikat pasukan Belanda di wilayah Merauke.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Kenapa Kementan fokus di Merauke? Oleh karena itu, lanjut Mentan, wilayah Merauke dapat perhatian khusus dalam hal pertanaman dan pengelolaan air yang dinilai masih kurang maksimal.
Kemudian, ada Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Asintel Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Andjar Wiratma, serta lembaga dan kementerian lainnya.
Dia menuturkan, dalam rapat tadi, adalah bagaimana menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Dirinya menegaskan, pihaknya juga sudah menyelesaikan pembaharuan Inpres.
Diketahui, Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, telah habis 2019.
"Pemerintah sudah selesai merampungkan draf Inpres Nomor 9 yang sudah habis masa berlakunya. Ditambah penekanan pada pendekatan kesejahteraan," ungkap Mahfud.
Dia menjelaskan, bahwa Inpres itu akan dipimpin oleh Bappenas. Meskipun saat menjalankan menggunakan anggaran masing-masing, tapi semuanya harus menjadi kesatuan.
"Misalnya departemen perhubungan di situ membangun pelabuhan. Nah, departemen PUPR-nya jangan jauh-jauh dari situ kalau mau membangun jalan infrastrukturnya, kemudian departemen perdagangannya di situ kalau mau membangun, misalnya kompleks perdagangan atau apa, sehingga nanti akan terlihat wujudnya sebagai satu kesatuan enggak sendiri-sendiri, tidak milih lokasi sendiri-sendiri," jelas Mahfud.
Sementara itu, soal kondisi Tembagapura, menurutnya sudah bisa diselesaikan. "Ya enggak apa-apa. Biar diselesaikan di sana. Kan ada protapnya di sana," kata Mahfud.
Bahkan juga, untuk berbagai ajang seperti PON dan Pilkada, juga sudah dibicarakan.
"Menjamin keamanan PON. Menjamin keamanan Pilkada. Dan seterusnya, sudah," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya
KKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta warga Pulau Rempang tidak perlu khawatir dengan kehadiran prajurit TNI.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta, agar semua pihak tidak membesar-besarkan hal-hal negatif tentang Papua.
Baca Selengkapnya
Karena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca Selengkapnya