Rapat terakhir di 2014, Jokowi dan menteri bahas perhutanan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menggelar Sidang Kabinet Paripurna terakhir 2014 di Kantor Presiden. Salah satu yang dibahas terkait dengan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, kementerian di bawah kendalinya sudah menyiapkan hal-hal konseptual yang ditargetkan selesai Januari 2015 mendatang.

"Misalnya yang kita maksud dengan hutan untuk mensejahterakan rakyat, aturan dari dunia usaha perkayuan gimana, aturan tentang akses masyarakat ke lahan hutan gimana, aturan kemudahan masyarakat menanam kayu gimana," tutur Siti di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Siti mengaku sudah mempersiapkan semua data lapangan sejak dua bulan terakhir, terkait berbagai permasalahan menyangkut lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.

"Banyak SMS ternyata infonya benar sekarang sedang tindak lanjuti. Misal pertambangan kacau balau, limbah merusak lingkungan, (aduan) itu masuk lewat sms, sebagian sudah ditindak lanjuti, sekarang tinggal penegakan hukumnya," jelas Siti.

Siti juga mengatakan, kementerian di bawah kendalinya juga dilibatkan dalam proses penyelesaian kasus-kasus agraria. Siti mengungkapkan, masih ada beberapa pertimbangan terkait penyelesaian kasus-kasus agraria, di mana Presiden Joko Widodo secara khusus membentuk tim penyelesaian sengketa agraria.

"Nanti Kami akan bahas dengan Pak Seskab dan Menteri Agraria, pasti secara konsep ini mencakup penyelesaian konflik agraria. Sekaligus dan pengakuan masyarakat hukum adat beserta teritorial adatnya," ungkap Siti.

Terkait dengan jaminan bagi masyarakat adat, Siti menegaskan, pemerintah dan tim penyelesaian kasus agraria mulai mengidentifikasi hukum-hukum adat di Indonesia juga kepelikannya.

"Hukum adat seperti apa, pedoman untuk mencapai pengakuan seperti apa, perda, cara mencapai ke perda gimana, wilayahnya gimana, mengukurnya gimana, jangan lupa aliansi masyarakat adat nusantara kita juga menerima banyak masukan. Kemudian wilayah adat yang kita identifikasi membawa masalah bawaan konflik yang ada bagaimana cara menyelesaikannya," tutur Siti. (mdk/eko)