RAPBD Defisit Rp900 M, Bupati Bogor Ingatkan SKPD Gunakan Skala Prioritas
Merdeka.com - Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menggunakan skala prioritas dalam perencanaan program pada 2022. Defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 yang masih di atas Rp900 miliar harus ditekan.
"Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan. Dahulukan kepentingan masyarakat," kata Ade Yasin, Senin (22/11).
Ade juga berencana melakukan survei indeks kepuasan masyarakat, terutama pada program yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat pada 2021. "Kita harus melihat urgensinya di masa pandemi Covid-19 ini, mana yang harus kita dahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus kita dahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat," katanya.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
Dia juga mengimbau seluruh SKPD segera menyelesaikan kegiatan pembangunan fasilitas publik, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan taman, pendidikan, serta pengawasan pemanfaatan dana Samisade di lapangan. "Progresnya harus terus dilaporkan," tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto juga meminta Pemkab Bogor membuat skala prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2022. Dia juga mengingatkan defisit sekitar Rp900 miliar pada RAPBD harus dirasionalisasi sebelum disahkan menjadi APBD pada akhir November 2021.
"Awalnya defisit Rp1,5 triliun. Saat ini defisitnya masih cukup tinggi ya jadi harus ada skala prioritas agar kebutuhan belanja bisa ditekan," kata Rudy.
Menurut dia, melihat kondisi perekonomian, sulit untuk mendongkrak target pendapatan daerah secara signifikan, meskipun geliat ekonomi di Bumi Tegar Beriman membaik. "Kita lihat kan dari September, geliat ekonomi mulai membaik. Kita akan evaluasilah supaya bisa mendongkrak pendapatan, dari pajak misalnya. Tapi target belanja juga harus turun," kata lelaki yang menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor itu.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Bachtiar Baharuddin mengumpamakan dirinya sedang menakhodai kapal tenggelam.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca SelengkapnyaDengan IKP, kata Dani, bisa mendorong kinerja perangkat daerah untuk merespon kondisi maupun isu aktual di Kabupaten Bekasi.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya