Rasa Abai Dinilai Bisa Hancurkan Upaya Keluar dari Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Terjadi lonjakan kasus aktif Covid-19 klaster perkantoran di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan selama periode 12-18 April jumlah kasus mencapai 425 kasus baru. Pemerintah diimbau lebih cermat dan tegas dalam melakukan pembatasan pergerakan masyarakat untuk menghindari ledakan penambahan kasus Covid-19.

Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, penambahan kasus ini salah satunya disebabkan karena abainya masyarakat usai diselenggarakannya vaksinasi Covid-19. Kasus ini serupa dengan apa yang telah terjadi di India.

"Masyarakat harus tetap diingatkan, vaksinasi itu bukan berarti kebal. Dan masih banyak orang menunggu giliran. Jangan sampai orang yang telah divaksinasi menyebarkan Covid-19 kepada mereka yang belum mendapatkan vaksin," katanya di Jakarta, Senin (26/4).

Upaya pengendalian masyarakat dilakukan pemerintah dengan melarang tradisi mudik. Namun upaya tersebut berbanding terbalik dengan dibukanya tempat wisata. Ini seolah membenarkan masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas selama ada di wilayah tempat tinggal.

Ditambah lagi, dia mengungkapkan, Kementerian Perhubungan malah mengizinkan beberapa daerah di wilayah aglomerasi masih bisa melakukan kegiatan atau mudik lokal. Seperti di Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya kemudian Gerbangkertosusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros.

"Aturan ini kan aneh. Di mana daerah lain diminta menahan diri, sementara kota besar, yang penyebaran Covid-19 tinggi malah boleh berkeliaran. Ini berbahaya jika dibiarkan. Jangan sampai terjadi peningkatan kasus Covid, lalu fasilitas kesehatan tidak memadai," tegasnya/

Endang meminta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus digalakan. Jangan sampai upaya untuk keluar dari pandemi selama setahun lebih ini akan sia-sia akibat sikap abai masyarakat karena terlalu cepat merasa berpuas diri usai terjadi penurunan kasus positif dan pelaksanaan vaksinasi.

"Ini akan mematahkan semangat masyarakat yang tetap konsisten terhadap protokol kesehatan selama setahun terakhir. Belum lagi perjuangan tenaga kesehatan selama ini," terangnya.

Dampak lain yang harus dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi. Dia mengingatkan, pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk menggerakan mesin ekonomi Indonesia agar dapat keluar dari krisis ekonomi.

Jika penyebaran Covid-19 tidak dapat menunjukkan tren penurunan, maka tidak menutup kemungkinan kondisi ekonomi Indonesia akan kembali terpuruk.

"Makanya kita harus bersama sama sadar dan tetap waspada. Jangan abai, karena implikasi pandemi Covid itu tidak hanya terjadi di sektor kesehatan. Sebab ekonomi negara juga bergantung pada sikap masyarakat dalam menghadapi pandemi. Semakin kita abai, maka kemungkinan keluar dari pandemi akan semakin lama," tutup Endang.