Ratas Bersama Jokowi, Kapolri Pastikan Minyak Curah dan Kemasan ada di Pasar

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait kelangkaan minyak goreng yang ada di lapangan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan stake holder untuk memastikan minyak curah dan kemasan semua tersedia di pasar.

"Kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan minyak curah dan kemasan semua ada di pasar," kata Sigit usai bertemu mengikuti rapat bersama Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3).

Sigit menjelaskan jajarannya dari kemarin hingga pagi tadi telah melakukan pengecekan secara langsung di pasar. Hal itu dilakukan untuk mengetahui mekanisme pasar terkait perkembangan situasi harga minyak.

Orang lain juga bertanya?

"Oleh karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak menko perekonomian terkait perubahan harga minyak curah jadi 14 ribu untuk harga eceran tertinggi (HET), kami dari kepolisian siap mengawal sehingga jaminan distribusi dan ketersediaan di pasar betul-betul riil di lapangan," bebernya.

Untuk diketahui sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah terkait masalah minyak goreng yang ada di masyarakat. Hal itu dilakukan setelah Jokowi meninjau beberapa lokasi di Yogyakarta.

"Beliau juga memotret dan segera akan memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat ini, karena ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama," kata Pramono dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/3).

Pramono menjelaskan setelah acara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi akan langsung melaksanakan rapat intern untuk memutuskan persoalan tersebut. Berkaitan dengan minyak goreng.

"Dengan demikian setelah kembali dari acara IKN, presiden akan segera melaksanakan rapat intern untuk memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak Goreng," bebernya.

Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.

"Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali," tegas Pramono Anung. (mdk/ded)