Ratas Karhutla di Pekanbaru, Kapolri Ingatkan Ancaman Copot Jabatan

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan membentuk tim dari unsur Irwasum dan Propam untuk mengecek penegakkan hukum yang dilakukan jajarannya terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tito menegaskan dirinya tak segan untuk mencopot Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek yang gagal menangkap pelaku karhutla.

Hal ini disampaikan Tito usai mengikuti rapat terbatas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Hotel Novotel Pekanbaru Riau, Senin 16 September 2019. Adapun enam Polda yang menjadi prioritas adalah, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

"Jadi kalau seandainya di polda itu penilaian kita ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal, apalagi penangkapan enggak ada, out. Mau Kapolda, mau Kapolres, Kapolsek out," tegas Tito seperti dikutip dari setkab.go.id, Selasa (17/9).

Selain itu, Tito juga menerjunkan tim dari Bareskrim Mabes Polri. Nantinya tim tersebut akan fokus ke masalah korporasi, bukan perorangan.

"Jadi kalau ada korporasi melakukan, kerjakan dan kemudian koordinasi tentunya kalau korporasi dengan stakeholder terkait termasuk Kementerian KLH," katanya.

Kendati begitu, dia mengaku akan memberikan penghargaan terhadap jajarannya yang berhasil menangkap pelaku karhutla. Penghargaan dan hukuman ini diharapkan Tito membuat anak buahnya terpacu menangkap pelaku karhutla.

"Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB, itu akan kita berikan. Nanti kita akan buktikan betul, 1-2 kita beri contoh, gitu," ujar dia.

Menurut Tito, hingga kini belum terlihat ada kebun sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terbakar. Berdasarkan hasil pantauannya bersama Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo, sejauh ini yang terbakar adalah hutan atau semak.

"Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu juga membuktikan bahwa peristiwa itu ada," jelasnya.

Reporter: Lisza Egeham