Ratusan data DPS Kabupaten Sukoharjo bermasalah
Merdeka.com - Ratusan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah diduga bermasalah. Berdasarkan temuan Panwaslu setempat, kesalahan data terjadi di 8 desa di 4 kecamatan.
Ketua Panwaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto mengatakan, atas temuan tersebut pihaknya memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan perbaikan.
"Kami rekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan perbaikan data dalam tiga hari setelah ditemukan," ujar Bambang, Rabu (28/3).
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang meraih suara terbanyak di PSU DPD Sumbar? Dalam hasil rekapitulasi tersebut Cerint Iralloza Tasya meraih suara tertinggi.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
Bambang menyampaikan, data yang diterima Panwaslu dari KPU, DPS Kabupaten Sukoharjo sebanyak 657.683. Dari jumlah tersebut setelah dikoreksi Panwaslu menjadi 658.453.
Menurutnya, rata-rata kesalahan adalah data ganda, tidak sesuai hingga salah ketik. Bambang memastikan sudah memberi rekomendasi untuk segera diperbaiki dalam kurun tiga hari ke depan.
Kedelapan desa dimaksud yakni Desa Tambakboyo Kecamatan Tawangsari, Desa Makamhaji Kartasura, Manang, Sanggrahan, Telukan Kecamatan Grogol, Desa Gentan dan Ngrombo Kecamatan Baki serta Desa Weru Kecamatan Weru.
Sedangkan untuk jumlah warga yang masuk DPS namun belum memiliki e-KTP atau Surat Keterangan, ada 9874. Namun ditemukan ratusan data ganda, dan setelah dikoreksi Panwaslu berubah menjadi 8911. Data tersebut, lanjut dia, akan diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk ditindak lanjuti. Yakni dengan mengeluarkan e-KTP atau surat keterangan.
"Karena, meskipun sudah masuk DPT dan menerima formulir C6 saat akan menggunakan hak pilihnya, harus menunjukkan e KTP atau Suket. Kalau tidak bisa ya tidak bisa menggunakan hak pilihnya," pungkas Bambang.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada Jakarta dari jalur perseorangan.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaKPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca SelengkapnyaPakar keamanan siber menemukan, jumlah suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berbeda dengan dokumen C1.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaKPU memastikan pengoreksian data akan terus berproses.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaKPU memastikan bahwa salah input NIK seorang pemilih di DPT Kutai Kartanegara itu sudah ditangani dan diperbaiki.
Baca SelengkapnyaKPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.
Baca SelengkapnyaLaporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Arg
Baca SelengkapnyaPengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca SelengkapnyaDharma di antaranya pernah ditugaskan sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca Selengkapnya